Medan, Karosatuklik.com – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi dan Penguatan Sinergi antara KPK dengan Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Pemerintah Daerah di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (27/3/2024).
Pembukaan Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi antara KPK, Kemendagri, BPKP, dan Pemerintah Daerah di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj Gubernur Sumut Hassanudin. Rakor juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugorho, para bupati/walikota se-Sumut, serta unsur Forkopimda.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko saat membuka Rakor tersebut, mengajak semua pihak untuk berintropeksi diri terkait cerminan korupsi yang ada.
“Seperti di tingkat Negara pada tahun 2022, Indonesia memperoleh nilai 34 dengan rangking 110 dari 190 Negara. Nilai ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2023, yang nilainya juga 34 dengan ranking 115,” paparnya
Semakin sedikit, semakin mendekati tingkat korupsi makin tinggi. Kita perbaiki ini lebih baik lagi. Dari transparansi Internasional Indonesia, sektor politik Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan berintegritas.
Selanjutnya, pada sektor praperadilan dan penegakan hukum tidak ada kekuatan intervensi, untuk sektor ekonomi dan bisnis adanya perbaikan iklim usaha, kemudian kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat hal-hal yang tidak sejalan dengan Pemerintah. Ini yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depannya, ungkap Didik Agung Widjanarko.
MCP alat Mendeteksi Dini Korupsi
Sebelumnya, Pj Gubernur Sumut Hassanudin juga menyampaikan banyak hal yang sudah dicapai pada tahun 2023. Semua itu, katanya, merupakan hasil kerja bersama.
Kendati demikian, Pemprov Sumut juga akan terus melakukan perbaikan, melalui dukungan KPK dan Pemerintah Pusat, serta Forkopimda dan instansi vertikal yang ada di Sumut.
“Untuk mencapai hal itu, Pemprov Sumut akan memulai melalui rencana aksi dengan memperhatikan indikator dan sub indikator yang masih perlu ditingkatkan dan dikuatkan, sehingga MCP akan menjadi alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini sekaligus untuk mendiagnosa kecenderungan adanya potensi perbuatan korupsi,” ujar mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.
Membangun Budaya Anti Korupsi di Pakpak Bharat
Hal senada dikatakan Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tuamnggor. Dia berharap, agar budaya antikorupsi dapat terbangun di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dengan terus mendorong dan mengingatkan seluruh ASN, ujarnya.
“Untuk itu, kami juga terus memperkuat integritas dalam bekerja, tidak mudah tergoda, dan menghindari perbuatan potensi korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tegas Bupati
Kami (Pemkab Pakpak Bharat-red) tentunya, lanjut Franc Bernhard Tumanggor, sangat mengharapkan dukungan penuh dari KPK RI untuk terus membangun komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya yang tujuannya untuk memperkuat budaya anti korupsi di segala lini pemerintahan daerah, sebut dia.
“Kami yakin melalui dukungan penuh dari KPK RI, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat mencapai peningkatan capaian nilai dan implementasi 7 area intervensi MCP,” ucap Bupati Pakpak Bharat usai mengikuti Rapat Koordinasi ini. (WES)
Baca Juga:
- Pemkab Pakpak Bharat Ikuti Sosialisasi Monitoring Center For Prevention Dengan KPK
- Inspektorat Pakpak Bharat Gelar Optimalisasi Fungsi Pengawasan, Ini Pesan Bupati Franc Bernhard Tumanggor
- Hadiri Kick Off LPKAD 2022, Bupati Franc: Bimbing Kami Membangun Pemerintahan yang Transparan, Bersih dan Akuntabel
