Kabanjahe, Karosatuklik.com – DPRD Kabupaten Karo kembali grelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 di ruang paripurna DPRD, Jalan Veteran Kabanjahe, Kamis sore (29/07/2021).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan didampingi Wakil Ketua, Sadarta Bukit dan David Christian Sitepu. Juga hadiri Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang, Wakil Bupati, Theopilus Ginting, unsur Forkopimda, Sekda, Kamperas Terkelin Purba, MSi, para Asisten, Ataf Ahli serta pimpinan OPD jajaran Pemerintah Kabupaten Karo.
Bupati Karo, Cory Sriwati Sebayang dalam pidato jawabannya menyampaikan apresiasi kepada masing – masing fraksi DPRD Kabupaten Karo atas beberapa tanggapan, masukan, saran, dan pendapat. Hal ini membuktikan besarnya kepedulian anggota dewan terhadap kemajuan Kabupaten Karo, ujarnya.
Cory Sebayang juga menyampaikan ucapan terimakasih untuk setiap dukungan yang senantiasa diberikan anggota dewan terhadap kemajuan Kabupaten Karo.
“Semoga sinergitas yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam setiap tatanan pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” sebut Cory Sebayang.
Ditambahkan Bupati Karo, bahwa jawaban lengkap Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Karo yang tidak dibacakan namun disampaikan dalam bentuk lampiran.
Jawaban atas 65 Pertanyaan
Jawaban ringkas atas 65 poin pertanyaan, saran, apresiasi dan masukan melalui pemandangan umum yang disampaikan juru bicara masing-nasing fraksi.
Hasil pengklasifikasian terdapat 4 tema pokok yang disampaikan dalam pemandangan umum yakni:
1.Laporan realisasi anggaran dan evaluasi kinerja APBD sebanyak 29 poin.
2.Evaluasi serta optimalisasi pendapatan daerah dan BMD sebanyak 19 poin.
3.Evaluasi dan strategi penanganan Covid-19 sebanyak 8 poin.
4.su dan permasalahan lainnya sebanyak 9 poin.
Silpa Rp175 Milyar
Menurut Cory Sebayang melanjutkan, tingginya Silpa Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2020 yang sebesar Rp.175 milyar menjadi sorotan dari kedelapan fraksi DPRD Karo.
“Kita sependapat bahwa seyogianya serapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat,” ungkap Cory.
Dijelaskannya lagi bahwa terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran pada dasarnya diakibatkan faktor eksternal dan internal perangkat daerah.
Faktor Eksternal
Faktor eksternal, misalnya, terjadi perubahan regulasi dan penerbitan juknis dan juklak setelah APBD ditetapkan.
“Tentunya berdampak proses penyesuaian dan reformulasi dalam APBD tahun berjalan, sehingga mengakibatkan kemunduran pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya,” ucapnya.
Faktor Internal
Sementara itu katanya lagi, faktor internal terdapat kesalahan dalam penyusunan anggaran seperti kesalahan nomenklatur, kesalahan pemilihan rekening belanja dan kesalahan penentuan besaran anggaran belanja sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
‘Selain itu, budaya kerja yang belum bersinergi, lemahnya kolaborasi antar pelaku serta kebiasaan yang suka menunda-nunda pekerjaan memiliki andil yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan dan penyerapan anggaran,” tambah Cory lagi. (R1)