Jakarta, Karosatuklik.com – Sejak dimulai tahun 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 468 triliun hingga saat ini. Dana tersebut telah disalurkan untuk 74.960 desa di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, desa menjadi salah satu komponen penting bagi pemerintahan untuk menjalankan pembangunan. Oleh karena itu dana desa berperan vital dalam pembangunan.
“Sebagai pengelola keuangan negara kami berharap transfer dana desa betul-betul bisa membuat desa-desa di Indonesia yang jumlahnya mendekati 75.000 di seluruh wilayah Indonesia untuk bisa benar-benar bisa membangun dan memajukan kesejahteraan rakyat,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Kick Off Kerja Sama PKN STAN dan Kementerian Desa PDTT, Rabu (22/6/2022).
Penyaluran dana desa dijalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sampai dengan 30 April 2022, dana desa telah disalurkan sebesar Rp 22,30 triliun atau 32,79% dari pagu APBN 2022.
Secara umum, penyaluran Dana Desa di bulan April tahun 2022 lebih tinggi Rp 5,45 triliun atau naik 32,31%(yoy). Hal tersebut disebabkan telah banyak pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran dana desa dibandingkan dengan tahun 2021.
Sri Mulyani menekankan pentingnya peranan data dalam pembangunan di desa. Dalam hal ini pemerintah sudah menyiapkan data berdasarkan nama, alamat dan kondisi ekonomi.
“Pembangunan di desa harus dijalankan dengan basis data, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Data-data yang dikumpulkan menjadi basis untuk membuat kebijakan musyawarah desa,” kata Sri Mulyani.
Untuk realisasi dana desa April 2022 penggunaan dana desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian BLT Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp7,47 triliun kepada 6,12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 60.370 desa.
Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar Rp5,75 triliun atau 333,6% (yoy). Hal ini dikarenakan, Pemerintah menerapkan kebijakan penyaluran BLT Desa dilakukan secara 3 bulanan sekaligus. Selain itu, juga tetap di-earmark atau telah ditentukan penggunaannya untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di level desa dan program ketahanan pangan dan hewani.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan pihaknya mendapatkan amanah untuk melakukan konsolidasi pembangunan desa, percepatan pembangunan desa dengan berbagai sumber daya yang tersedia.
Dengan total 74.960 desa di seluruh Indonesia, wilayah pemerintahan desa setara dengan 91% wilayah pemerintah di Indonesia sisanya sebesar 9% merupakan wilayah pemerintah kelurahan Sebagai wilayah pemerintahan terendah sudah pasti pemerintah desa menjadi komponen pemerintahan yang setiap hari langsung berhubungan dengan warga.
“Kalau kita bicara kemiskinan di desa kita akan tahu di mana letaknya Siapa orangnya Bagaimana kondisinya. Karena wilayah pemerintahan desa sebagai wilayah pemerintahan terendah yaitu setiap hari langsung berhubungan dengan warga,” ucap Halim Iskandar.
Dari segi penduduk jumlah penduduk desa yang sangat besar dan dominan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk berkat Desa mencapai 71% dan penduduk kelurahan 29%. Dengan pentingnya peran desa Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan dari wilayah 3 T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).
“Narasi yang beliau sampaikan begitu luar biasa sangat realistis bahwa membangun Indonesia dari pinggiran adalah sebuah langkah yang tepat dan efektif. Karena 91% wilayah pemerintahan ada di desa 71% penduduk Indonesia ada di desa,” ucap Halim. (BeritaSatu)
Baca juga:
Jokowi Dinobatkan Bapak Pembangunan Desa