Jakarta, Karosatuklik.com – Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan final tentang durasi masa kampanye Pemilu 2024. Hal yang pasti, kata Guspardi, dalam rapat konsinyering 13-15 Mei 2022, disepakati durasi masa kampanye 75 hari. Meskipun, belakangan KPU dan pemerintah sepakat durasi masa kampanye 90 hari.
“Keputusan tentang durasi masa kampanye akan ditetapkan dalam rapat kerja (raker) dan RDP pengambilan keputusan antara Komisi II, pemerintah dan penyelenggara pemilu yang kembali di-reschedule pada tanggal 7 Juni 2022 mendatang,” ujar Guspardi kepada wartawan, Kamis (2/6/2022).
Guspardi mengatakan pada rapat konsinyering yang lalu, memang telah dibahas mengenai durasi masa kampanye Pemilu 2024. Saat itu, kata dia, awalnya KPU mengusulkan durasi kampanye 120 hari, pemerintah meminta 90 hari dan mayoritas fraksi di komisi II DPR menginginkan waktu 60 sampai 75 hari. Namun, setelah terjadi diskusi yang panjang, akhirnya disepakati durasi masa kampanye 75 hari dengan dua syarat.
“Syarat pertama, KPU meminta pemerintah membuat regulasi berupa keppres (keputusan presiden) dan sebagainya untuk memuluskan hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan pengadaan logistik pemilu,” kata Guspardi.
Syarat kedua, masalah teknis penyelesaian sengketa pemilu dibahas dengan Mahkamah Agung, sehingga bisa diperpendek waktunya. Menurutnya, jika dua syarat tersebut berhasil dilakukan maka masa kampanye bisa dipersingkat menjadi 75 hari.
“Rapat konsinyering itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan kesepahaman mengenai sejumlah isu yang masih memiliki perbedaan pendapat, bukan rapat pengambilan keputusan resmi,” tutur politikus Partai Amanat Nasional ini.
Guspardi mengatakan pada saat pertemuan KPU dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada 30 Mei 2022, Jokowi berpesan kepada KPU mengenai durasi masa kampanye agar tidak terlalu panjang. Presiden juga meminta agar masa kampanye diupayakan bisa lebih efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan gesekan berlarut-larut di tengah masyarakat.
“Karena itu, pendapat dan arahan dari Presiden Jokowi tentang durasi masa kampanye tentu akan menjadi pertimbangan bagi Komisi II bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menentukan dan memutuskan durasi masa kampanye,” ujarnya,
Lebih lanjut, Guspardi mengatakan Komisi II telah meminta kepada KPU untuk membuat skenario dan simulasi masa kampanye 75 hari. Hanya saja, hasil simulasi ini belum dilaporkan ke Komisi II DPR.
“Mungkin nanti disampaikan resmi saat rapat kerja dan RDP dengan Komisi II yang dijadwalkan kembali tanggal 7 Juni pekan depan. Jadi, di DPR sendiri belum ada keputusan resmi apakah kampanye itu 90 hari atau 75 hari,” katanya. (R1/BeritaSatu)