Jakarta, Karosatuklik.com – Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo berpendapat, kebijakan paling tepat untuk mengatasi kelangkaan dan penyebab mahalnya harga pupuk adalah dengan menambahkan kuantitas subsidi.
Sebab, penambahan subsidi bisa berguna meningkatkan produktivitas di tingkat petani dan menjaga produksi dari para petani nasional.
“Satu subsidinya ditambah, alokasinya ditambah terus memudahkan cara akses tadi itu yang sekarang harus diperbaiki,” ujar Ganjar saat bertemu Sedulur Tani Sukoharjo di Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (27/12/2023).
Dia menambahkan, selain memastikan petani mendapatkan haknya, Ganjar mendorong agar para petani memaksimalkan penggunaan Kartu Tani.
Diketahui, Kartu Tani adalah identitas penting yang harus dimiliki petani jika ingin mendapatkan bantuan dan terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi.
“Kartu Tani itu adalah data. Kartu Tani itu untuk mengidentifikasi profil petani. Lahannya berapa, apakah dia pemilik, apakah buruh tani? itu data sebenarnya salah satunya untuk akses pupuk,” jelas Ganjar.
Ganjar mengamini saat ini, data terkait petani di Indonesia memang sudah ada namun perlu dirapikan. Dia berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendataan petani dengan Satu Data Indonesia.
“Inilah satu data petani Indonesia mesti kita perbaiki, kalau tidak ya selalu seperti ini kejar-kejaran terus,” sambung Ganjar.
Gagas KTP Sakti
Untuk menegaskan itu, Ganjar bersama pasangannya yakni calon wakil presiden Mahfud MD menggagas program KTP Sakti.
Dengan program itu, kata Ganjar, rakyat yang berhak menerima bantuan nantinya akan lebih mudah terdata dan lebih tepat sasaran. Penyalurannya pun juga akan lebih cepat.
“Dengan identitas itu tinggal kita overlay datanya, sistemnya membaca, sehingga satu data Indonesia mesti dipraktikkan, nanti dipilah sesuai klaster yang ada,” Ganjar memungkasi.
Pemerintah Tidak Jujur soal Ketersediaan Pupuk
Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebutkan setelah debat perdana capres, pemerintah mencoba meyakinkan masyarakat bahwa ketersediaan pupuk cukup. Padahal, menurut Ganjar, terjadi kelangkaan pupuk di banyak daerah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo ketika berbicara dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).
“Setelah debat itu menarik, pemerintah mengumpulkan seluruh penyuluh, mengumpulkan seluruh distributor, dan menyampaikan kepada masyarakat, ‘Tenang pupuk ada.’ Itu bahasa yang saya dengar. Tapi, fakta sebenarnya tidak seperti itu. Kita butuh integritas dan jujur soal itu,” ujar Ganjar Pranowo.
Ganjar melihat kelangkaan pupuk terjadi kerena ada salah sasaran pemberian subsidi pupuk. Menurutnya, yang berhak menerima subsidi pupuk merupakan petani yang punya lahan kurang dari 2 hektare.
“Jika saya juragan, maka saya akan sewa tanah yang kurang dari 2 hektare, 1,9 (hektare), 1,5 (hektare), tapi saya bisa punya 100 hektare. Saya bisa dapat subsidi enggak? Berbasis itu bisa dapat,” jelas Ganjar. (Liputan6.com)
