Medan, Karosatuklik.com – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri “Kick Off Meting Pemeriksaan Terperinci LPKAD Tahun Anggaran 2022”, di Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (16/3/2023).
Bersama seluruh kepala Daerah se- Sumatera Utara, Franc Bernhard Tumanggor juga mengikuti pengarahan dari Anggota V BPK RI, Ir. H. Ahmadi Nor Supit, MM.
Kick Off Meeting adalah tahapan pemeriksaan terdiri atas perencanaan strategis, perencanaan individual, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Adapun jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan BPK Tidak Berlanjut ke KPK
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam arahan dan sambutannya berharap setelah pemeriksaan dari BPK tidak berlanjut ke KPK.
“Maka itu, perbaiki mana yang kurang, karena ini dalam masa pemeriksaan yang masih ada waktu 60 hari, bila mana ada yang tidak cocok dalam pemeriksaan,” pesan mantan Pangdam I/BB itu.
Sementara, Anggota V BPK-RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan Negara, Ahmadi Nor Supit menyebutkan, tata kelola keuangan harus lebih baik sesuai amanat masyarakat.
“Saya tidak ingin ada temuan dari hasil pemeriksaan oleh tim saya yang menimbulkan kontraduktif,” tegasnya.
“Banyak Pimpinan Daerah yang memiliki niat baik membangun Daerahnya, namun malah menjadi temuan, karena menabrak peraturan tata kelola keuangan,” sebutnya mengingatkan.
“Ada aturan-aturan dan juknis yang harus betul-betul dipahami, itu harus diperhatikan seluruh kepala daerah Bupati maupun Walikota,” tegasnya lagi.
Usai bimbingan dan arahan, pada acara tersebut dilakukan penyerahan surat tugas pemeriksaan terperinci LKPD tahun 2022 kepada seluruh kepala daerah. Selain itu dijelaskan pula schedule tentative dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Sementara itu, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor mengungkapkan harapannya bagi upaya perbaikan tata kelola sistem Pemerintahan dan Keuangan Daerah Pakpak Bharat.
“Perbaikan-perbaikan terus kita lakukan, kita menyadari sepenuhnya bahwa sistem tatakelola Pemerintahan yang kita bangun tentunya masih memerlukan banyak perbaikan, evaluasi demi terwujudnya sistem tatakelola Pemerintahan yang transparan, bersih dan akuntabel,” kata Bupati muda ini.
“Kami (Pemkab Pakpak Bharat-red) berharap BPK Perwakilan Sumatera Utara, dan juga Bapak Gubernur terus membimbing kami, demi berjalannya tata kelola keuangan dan pemerintahan sesuai aturan-aturan yang ada. Sehingga, niat kami membangun Kabupaten Pakpak Bharat yang Nduma tidak menabrak juknis atau aturan yang ada,” harap Bupati Franc. (R1)
Komentar