Jakarta, Karosatuklik.com – Sekjen PBB António Guterres mendesak agar setiap aktor di Myanmar untuk menghormati hasil pemilihan umum dan menghentikan provokasi.
“Sekretaris Jenderal dengan penuh perhatian mengikuti perkembangan terkini di Myanmar dan mengimbau semua aktor untuk menghentikan segala bentuk hasutan atau provokasi, menunjukkan kepemimpinan dan mematuhi norma-norma demokrasi serta menghormati hasil pemilu 8 November,” jelas PBB dikutip dari laman resmi.
“Semua sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ditetapkan,” tegasnya.
PBB juga menegaskan dukungan kepada rakyat dan Pemerintah Myanmar dalam mengejar perdamaian, pembangunan berkelanjutan yang inklusif, aksi kemanusiaan, hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Pihak militer mengumumkan bahwa mereka mengambil alih pemerintahan setelah menangkap sejumlah pemimpin di negara tersebut.
Menyadur BBC News, Senin (1/2/2021) TV militer mengatakan keadaan darurat telah diumumkan selama satu tahun dan kekuasaan dialihkan.
Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan militer setelah pemilihan yang dinilai penuh kecurangan.
Militer mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya menyerahkan kekuasaan kepada panglima tertinggi Min Aung Hlaing karena “kecurangan pemilihan”.
Sejak saat itu, tentara-tentara terlihat berada di jalan-jalan ibu kota seperti Nay Pyi Taw, dan kota utama, Yangon.
Ketegangan antara militer dan pemerintahan sipil meningkat sejak pemilihan pada bulan November yang dinilai adanya kecurangan.
Pihak militer menuduh adanya ketidakberesan dan pelanggaran dalam pemilihan, namun tuduhan tersebut ditolak oleh UEC (Komisi Pemilihan Umum Myanmar).
UEC mengonfirmasi kemenangan Aung San Suu Kyi ‘dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memperoleh suara 396 dari 498 kursi.
Bukan hanya itu, sejumlah negara juga ikut memberikan pernyataan terkait kondisi politik di Myanmar yang semakin memanas.
“Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan.” jelas juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.
Pemerintah Australia mengatakan pihaknya “sangat prihatin” dan menyerukan pembebasan segera para pemimpin yang ditahan secara tidak sah.
Jepang juga ikut menanggapi dengan mengatakan sedang mengamati situasi dengan cermat, namun tidak memiliki rencana untuk memulangkan warga negara Jepang dari Myanmar. (suara.com)