Medan, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes menghadiri Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (PDRB–ISE) 2025 se-Sumatera yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra & Convention Medan, Jumat (17/10/2025).
Kegiatan yang dihadiri para kepala daerah se-Pulau Sumatera ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Hadir pula Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, yang menekankan pentingnya integrasi data sosial ekonomi untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, bersama kepala daerah se-Sumatera dan pimpinan BPS masing-masing kabupaten/kota menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data serta Informasi Statistik dalam rangka mendukung pembangunan daerah.
Ia menegaskan komitmennya menjadikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Hal itu diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara.
Pemkab Karo Berkomutmen Hadirkan Data Berkualitas
Bupati Antonius Ginting menegaskan, penandatanganan MoU ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Karo untuk memperkuat kolaborasi dengan BPS dalam menghasilkan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.
“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan data yang berkualitas. Harapannya, data ini dapat menjadi acuan dalam mendukung pembangunan daerah dan kebijakan publik, baik di tingkat kota maupun provinsi,” ujarnya di sela kegiatan tersebut.
Bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, langkah ini dinilai strategis untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berpijak pada data yang akurat dan terukur. Pemkab Karo berkomitmen terus menghasilkan data berkualitas yang dapat dijadikan acuan dalam mendukung pembangunan daerah serta penyusunan kebijakan publik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Dengan sinergi berbasis data ini, Kabupaten Karo diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekonomi, memperkuat daya saing, dan memastikan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
“Kami berdiskusi banyak hal, Selama dua hari ke depan kami bersama banyak pemangku kepentingan di Pulau Sumatera akan berdiskusi dan berkolaborasi untuk memperkuat integrasi statistik sosial ekonomi dalam perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran,” sebutnya.
Dalam kesempatan ini Bupati Antonius Ginting bersama Kepala BPS Kabupaten Karo, Oliver Bobby Reynold Simarmata menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Karo.
BPS: Pembangunan Harus Dimulai dari Data yang Akurat
Dalam sambutannya, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa setiap kebijakan publik yang baik harus berlandaskan pada data yang valid dan dapat dipercaya.
“Pembangunan tanpa data ibarat berlayar tanpa kompas. Arahnya tidak jelas, biayanya membengkak, dan hasilnya tidak optimal. Data berkualitas adalah fondasi agar setiap rupiah pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sonny.
Sonny juga mengungkapkan bahwa perekonomian Pulau Sumatera menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan II tahun 2025, ekonomi Sumatera tumbuh 4,96%, meningkat dibanding triwulan II tahun 2024 yang tumbuh 4,48%.
“Kontribusi Pulau Sumatera terhadap PDB nasional mencapai 22%, atau sekitar seperlima dari perekonomian Indonesia. Dari angka tersebut, Provinsi Sumatera Utara menjadi motor utama, dengan kontribusi sebesar 23,5% terhadap PDRB Sumatera,” jelasnya.
Selain itu, Sonny menambahkan, Pulau Sumatera memiliki modal dasar yang kuat untuk terus berkembang. Sekitar 22% populasi Indonesia atau lebih dari 60 juta penduduk tinggal di Sumatera, dan 68% di antaranya merupakan usia produktif, menandakan bahwa wilayah ini tengah menikmati bonus demografi.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan kebijakan pembangunan di Sumatera dapat semakin tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (R1)
Komentar