Salak, Karosatuklik.com – Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum serentak pada 2020 lalu, Kamis (29/7/2021).
Pembekalan Kepemimpinan ini sejatinya telah dibuka oleh Menteri Dalam Negeri pada senin, 26 Juli yang lala. bupati Pakpak Bharat sendiri tergabung dalam angkatan ke-IV bersama Bupati Limapuluh Koto, Musi Rawas dan beberapa Kepala Daerah lainnya.
Bupati dalam paparannya antara lain menjelaskan tentang kondisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Pakpak Bharat saat ini.
Dalam materi paparannya yang berjudul “Pengembangan Sumber Daya Manusia” Bupati menguraikan antara lain beberapa fakta-fakta tentang kondisi Aparatur Sipil Negara yang ada dibawah naungannya.
Persoalan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Pakpak Bharat lebih terkait masalah kompetensi dari pada soal jumlah. rasio jumlah PNS dan jumlah penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat masih wajar dan lebih baik jika dibandingkan dengan daerah lain.
Kompetensi Aktual
Menurut kami, kondisi Pegawa Negeri Sipil menunjukkan bahwa saat ini terdapat kesenjangan (gap) antara kompetensi aktual yang dimiliki dengan tuntutan jabatan/pekerjaan yang diembannya.
Kondisi ini, paparnya, tentu berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab baik dari sisi pekerjaan administrasi, pelaksanaan pelayanan, perencanaan dan eksekusi program dan kegiatan, ungkap Bupati.
Selanjutnya Franc juga menguraikan tentang kondisi geografis Kabupaten Pakpak Bharat, kondisi ekonomi masyarakat, layanan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Dia juga sempat menjelaskan beberapa produk unggulan Kabupaten Pakpak Bharat.
Komoditas Unggulan
Diantaranya nilam dan gambir yang saat ini telah menembus pasar dunia serta diminati banyak kalangan dengan banyaknya manfaat dari dua potensi yang sangat melimpah di Pakpak Bharat ini.
“Sayangnya saat ini dirasa sangat sulit mencari pasar yang tepat untuk beberpa produk ini,” sebut Franc.
Potensi dan Kondisi Ekonomi
Kondisi perekonomian Pakpak Bharat yang hampir mencapai 82 persen adalah petani saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat, dimana hampir 90 persen wilayah kami adalah masuk dalam kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi dan juga hutan lainnya.
“Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi kami dalam menata dan merencanakan program terkait pembangunan pertanian kami,” ungkap Bupati kemudian.
Diakhir paparannya ini Bupati menyampaikan beberapa kesimpulan atas uraiannya ini.
Kompetensi Teknis
Mencermati data-data yang kami jelaskan ini sampailah kami pada beberapa kesimpulan antara lain, kompetensi teknis.
Lanjutnya, kompetensi teknis masih perlu banyak pembenahan dalam bentuk pelatihan maupun perekrutan ASN.
“Pengembangan kompetensi teknis belum didukung dengan penguatan visi dan misi pembangunan dalam bentuk program pelatihan,” lontarnya.
Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural
Kompetensi Manajerial; Secara umum masih adanya kesenjangan kompetensi pada semua kategori yang merupakan tuntutan dalam pengembangan organisasi, kompetensi sosio kultural.
Kompetensi sosio kultural melekat pada diri pribadi seseorang namun tetap perlu dibangun dan diarahkan, karena sejatinya kompetensi kultural merupakan jantung dari kompetensi yang lain (kompetensi teknis dan kompetensi manajerial).
“Kompetensi ini erat kaitannya dengan sikap toleransi, keterbukaan, dan kepekaan terhadap perbedaan antar individu atau kelompok masyarakat,” ucap Bupati.
Penyelenggara Diklat Berbasis Kompetensi
Oleh karenanya, kami sampaikan juga beberapa rekomendasi kepada Pemeriintah atasan diantaranya supaya hendaknya Penyelenggara Diklat Berbasis Kompetensi terkait teknis, manajerial dan sosiokultural (hard competenscy dan soft competency).
Bagi usaha peningkatan kompetensi pelaksana yang lebih tepat sasaran, perlu adanya pelaksanaan program diklat yang merata antara teknis, manajerial dan sosiokultural, dan ada lembaga yang khusus untuk mengawal dan menyusun pembentukan program pelatihan (berdasarkan UU ASN no. 5 tahun 2014), Evaluasi yang khusus mengkaji program diklat kompetensi pelaksana ini sebaiknya dilakukan secara rutin tiap tahun.
Sehingga kurikulum dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan, penyusun program diklat Kompetensi dipastikan relevansinya dengan mulai dari tujuan yang paling umum, sampai tujuan yang paling khusus, peserta Diklat Berbasis Kompetensi Pelaksana, ungkap Bupati mengakhiri paparannya.
OPD Harus Memenuhi Kriteria
Menangagapi pemaparan dari Bupati Pakpak Bharat, Plt. Kepala Pusat IV BPSDM, Dr. Belly Isnaeni, SH, MH menyampaikan beberapa hal diantaranya agar seluruh Aparatur Sipil Negara yang memangku jabatan sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah selain memenuhi syarat kultural hendaknya dipertimbangkan juga pemenuhan kompetensi Pemerintahan dan tatakelola Pemerintahan.
Kerjasama antar Daerah
Terkat sulitnya memasarkan produk unggulan daerah dia menyarankan agar hubungan kerjasama antar Daerah bisa lebih ditingkatkan lagi,
Dengan menjalin kerjasama antar Daerah tentunya tidak tertutup kemungkinan akan adanya saling tukar menukar produk unggulan masing-masing Daerah, ungkap Belly Isnaeni memberi saran.
Bupati Pakpak Bharat dalam acara ini didampingi oleh Kepala BKPSDM Pakpak Bharat, Sartono Padang, MM, Asisen Pemerintahan Drs. H Tekki Angkat, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Robincen Habeahan, SIP, Plt. Sekretaris BKPSDM, Mike Baskara Ujung, S.STP serta beberapa pejabat lainnya. (R1)