Kabanjahe, Karosatuklik.com – Di tengah berbagai tantangan saat ini, terlebih jelang akhir tahun, penting untuk menjaga inflasi volatile food tetap terkendali. Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga perlu dilakukan melalui perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD).
Hal itu terungkap saat Pemerintah Kabupaten Karo di bawah kepemimpinan Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karo, bertempat di Ruang Rapat Tampak Sebayang Lantai II Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, Rabu (28/10/2026).
Rapat dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M serta diisi dengan pemaparan materi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo, Perum Bulog, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Pertanian Kabupaten Karo.
Turut hadir, Letda CKM Juana Kaban, A.Md.Kep, Danton Kes, Yonif 125/Simbisa, Ipda Martan Sitepu, Kanit Tipideksus Polres Karo; Anderiasta Tarigan, A.P, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Dr. Drs. Eddi Surianta, M.Pd, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Tutut Tiana, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara; M. Aqshal Azdkia, Koordinator Distribusi Beras Perum Bulog Kantor Cabang Karo, Oliver Bobby R. Simarmata, SST, M.Si, Kepala BPS Kabupaten Karo, serta perwakilan perangkat daerah terkait lainnya.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan, kelancaran distribusi komoditas strategis, serta langkah-langkah konkret dalam memperkuat pengendalian inflasi di Kabupaten Karo.
Dalam rapat tersebut, sejumlah rencana tindak lanjut menjadi perhatian bersama, di antaranya pemutakhiran data produksi dan kebutuhan bahan pangan dengan mengacu pada prinsip 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Selain itu, TPID mendorong penguatan kerja sama dengan distributor dan kelompok tani guna mengoptimalkan distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
Langkah strategis lainnya meliputi pengaturan pola tanam secara terstruktur, pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak), monitoring dan evaluasi terhadap komoditas pangan strategis, serta peningkatan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, menyampaikan sejumlah poin penting, diantaranya Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik melalui skema Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B) juga menjadi salah satu upaya yang didorong untuk menjaga kesinambungan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan.
TPID turut mendorong peningkatan produksi komoditas pangan strategis, penambahan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, serta peningkatan intensitas koordinasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), guna mengantisipasi potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan.
Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif
“Melalui pelaksanaan High Level Meeting ini, Pemerintah Kabupaten Karo bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan.
Upaya tersebut diharapkan mampu mengendalikan laju inflasi daerah sekaligus menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo,” ujar Sekda, Gelora Kurnia Putra Ginting.
“Satu bulan jelang bulan Desember, dinamika harga yang terus berkembang menuntut kita tidak hanya mampu merespons tekanan inflasi, tetapi juga semakin baik dalam membaca data, mengidentifikasi risiko, merumuskan langkah kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas program pengendalian inflasi,” ujarnya.
Menurut dia, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi. TPID perlu memperkuat koordinasi dan konsistensi, terutama dalam membaca perubahan harga serta mengantisipasi potensi tekanan sebelum berdampak lebih luas kepada masyarakat.
Bagi Pemkab Karo, inflasi bukan sekadar indikator makroekonomi. Pergerakan harga bahan pangan, biaya transportasi, dan kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-harii.
Karena itu, imbuh Gelora Kurnia Putra Ginting, strategi pengendalian diperkuat melalui kerangka 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. “Forecasting dan sinkronisasi data harga pangan secara real-time juga harus terus kita update dan tingkatkan,” pesannya.
Selain penguatan data, pemerintah daerah didorong memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan komoditas strategis tetap tersedia ketika terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan di suatu wilayah. (R1)
