Kabanjahe, Karosatuklik.com – Wabah virus corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan menjadi fokus Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH untuk memberikan arahan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Karo.
Arahan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ditahun 2021 di masing-masing OPD.
Tentunya untuk menyikapi anggaran serta prioritas kegiatan. Sekaligus pembatasan kegiatan masyarakat menekan laju peningkatan virus corona di daerah itu.
Namun sayangnya, Bupati Karo kecewa melihat minimnya kehadiran unsur pimpinan OPD termasuk rapat yang molor.
Hal itu terungkap saat rapat pembahasan pembatasan kegiatan masyarakat di ruang rapat Asisten Kantor Bupati yang seyogianya digelar, Jumat (22/1/2021) Pukul 14.00 WIB, akhirnya tertunda dan molor hingga rapat kembali dibuka Pukul 16.30 WIB.
Bagaimana mungkin mengharapkan OPD atau Dinas responsif, mulai dari pelayanan kepada masyarakat dan eksekusi setiap program, bila rapat penting memfinalkan hal penting ini saja tidak hadir.
Hal seperti seharusnya tidak perlu terjadi, malu kita terhadap Forkompimda yang sejak awal on time waktu telah menunggu, kata Terkelin Brahmana.
Hal itu diungkapkan Bupati Karo Bupati Karo kepada para pimpinan OPD yang hadir di hadapan Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, Sik dan Kajari Karo, Denny Achmad, SH, MH.
Kekecewaan Bupati semakin ‘menumpuk’ kala mengetahui, OPD yang hadir pun belum menyerahkan usulan program penanganan pembatasan kegiatan masyarakat apalagi tidak hadir, maka draft intruksi Bupati karo terkait tindak lanjut intruksi Gubernur Sumatera Utara dalam pembatasan kegiatan mayarakat di tengah masa pandemi Covid-19, masih abu-abu, kesalnya.
Sumpah Jabatan Dilanggar
Ini dilema, masyarakat ingin kepastian peraturan dalam penerapan pembatasan kegiatan terkait Covid-19, sementara ASN kita, gairah kerjanya lesu dan menurun, sumpah jabatan dilanggar, lontar Bupati.
Dampak tersebut juknis tidak kunjung selesai, apa mau diundangkan, sorot Terkelin Brahmana, sembari meminta Kepada BPBD segera catat dinas yang tidak hadir, sebagai bahan laporan ke Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, supaya dilakukan audit khusus kinerja.
OPD yang Hadir
“OPD yang hadir yakni, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Direktur RSU Kabanjahe, Badan Permodalan dan PPTSP, Kakan Satpol PP dan BPDB, saya ucapkan trimakasih, yang masih memiliki tanggungjawab sesuai hati nurani yang tulus,” kata Terkelin Brahmana.
OPD dan Para Asisten Tidak Hadir
“Namun bagi OPD yang tidak hadi, para asisten, Dinas Pariwisata, BKD, Dinas Ketenagakerjaan dan UKM, Dinas Perindag, Kabag Hukum dan HAM, kita akan doakan agar mereka sehat semuanya dan sesuai regulasi dan ketentuan sistem akan berjalan,” tegas Bupati.
Tidak Menyangka
Sementara Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto dan Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo menyebut tidak menyangka rapat penting lanjutan pembatasan kegiatan masyarkat terkait Covid-19 tertunda akibat minimnya kehadiran OPD lingkup Pemkab Karo.
“Padahal yang kita bicarakan sesuai undangan rapat sangat penting dan menyangkut pembatasan kegiatan masyarakat terkait Covid-19 sebagai tindak lanjut intruksi Gubernur Sumatera Utara, untuk itulah kami Forkopimda hadir tepat waktu sesuai undangan rapat,” kata Dandim.
Kami sepakat dengan Bapak Bupati karo agar langkah-langkah yang akan diambil untuk menyurati inspektorat Propinsi Sumatera Utara, tentu kami Forkopimda mendukung kebijakan tersebut.
“Hal ini menurut hemat kami agar tindakan dan sikap seorang ASN mencerminkan loyalitas dan patuh kepada negara,” pungkasnya.
DPRD Karo Sorot Buruknya Kinerja OPD
Terpisah, Anggota DPRD Karo, Firman Firdaus Sitepu, SH ketika diminta wartawan tanggapannya langsung menyoroti buruknya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Karo dalam “mengeksekusi” program, sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan di daerah.
Bukan hanya soal rapat di kantor bupati yang minim kehadiran pimpinan OPD, rapat-rapat di DPRD Karo juga sering minim kehadiran OPD, sebutnya.
Ditambahkan anggota Komisi C DPRD Karo itu, selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bisa kita lihat mana OPD yang kreatif menggali sumber-sumber peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Kasus terkonfirmasi positif virus corona semakin hari semakin naik terus, tapi bisa kita lihat, faktanya tidak ada inovasi dan kreativitas dari OPD.
“Padahal anggaran penanganan Covid-19 di sejumlah dinas-dinas begitu besar, contohnya di Dinas Perindag, anggaran sosialisasi Covid-19 mencapai Rp700 juta.
Sementara di pusat pasar apapun tidak ada kita lihat sosialisasi selain satu buah spanduk yang sudah kusam.
Ini luar biasa. Kami akan minta anggaran pandemi di seluruh dinas agar diaudit total,” ketusnya. (R1)
