Jakarta, Karosatuklik.com – Kementerian Kesehatan mengatakan capaian target 324.283 warga yang diperiksa terkait Covid-19 harian tergantung kepada upaya dan strategi masing-masing pemerintah daerah. Tercatat, masih banyak daerah yang tidak memenuhi target yang ditentukan pemerintah pusat.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah sejauh ini sudah mengalokasikan media tes Covid-19 kepada masing-masing pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat berkomitmen sesuai dengan target tes yang ditentukan pemerintah pusat.
“Ini sangat tergantung daerah ya, dan target ini sudah ada di dalam Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021. Jadi tinggal kita berharap komitmen yang kuat dari daerah untuk mencapai target testing dan tracing,” kata Nadia melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/7/2021).
Nadia mengklaim, pemerintah pusat sejauh ini selalu memberikan arahan kepada pemerintah daerah selama rapat koordinasi yang rutin diadakan tiap pekan. Dalam kegiatan itu pemerintah menurutnya juga terus melakukan monitoring dan evaluasi.
Kendati demikian, Nadia tak menjelaskan secara rinci masalah apa yang dihadapi pemerintah daerah sehingga tidak mampu mencapai target testing harian. Namun, Nadia memastikan bahwa pemerintah terus menyuplai, baik reagen PCR maupun rapid tes antigen kit di masing-masing dinas kesehatan.
“Selalu dalam rapat ditampilkan evaluasinya ya, kalau antigen dan PCR sudah dibantu penyediannya oleh Kemenkes,” kata dia.
Lebih lanjut, Nadia juga menyebutkan dalam tiga hari terakhir hanya lima kabupaten/kota yang standar testingnya sudah baik dan melebihi 90 persen. Mereka yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sumenep.
Dengan temuan itu, Nadia berharap agar daerah lain dapat melakukan strategi serupa untuk meningkatkan kapasitas testing dan tracing, sebab positivity rate atau rasio kasus positif covid-19 masih relatif tinggi di atas 20 persen setiap harinya. Jauh dari ambang batas WHO yang menetapkan batasan maksimal 5 persen.
“Diharapkan pemerintah daerah meningkatkan kapasitas tracing dengan melibatkan kader, mahasiswa, bidan desa, atau babinsa dan Babinkamtibmas, yang mana Kemenkes telah mendukung operasionalnya melalui bantuan biaya operasional kesehatan puskesmas,” ujar Nadia.
Pemerintah telah menargetkan akan melakukan 324.283 tes dalam sehari mulai PPKM Darurat 3 Juli lalu. Menteri Kesehatan juga optimistis bakal meningkatkan kapasitas testing hingga 400 ribu per hari. Peningkatan itu akan dilakukan terutama di daerah dengan penularan virus corona yang tinggi.
Budi mengatakan penguatan testing bukan digunakan untuk skrining maupun syarat perjalanan. Ia menyebut, penguatan testing dilakukan untuk mempercepat penemuan kasus suspek dan kontak erat dari kasus terkonfirmasi. Selain testing, Budi juga mengatakan akan memperkuat tracing sampai empat kali lipat.
Namun demikian target-target itu belum sempat terealisasi. Dalam 18 hari PPKM Darurat Jawa-Bali dan 7 hari PPKM Darurat luar Jawa-Bali, rata-rata jumlah testing pemerintah hanya di 139.360 orang yang diperiksa dalam sehari.
Bahkan dalam beberapa hari terakhir, jumlah testing menurun seiring dengan penurunan kasus. Pada 18 Juli misalnya, jumlah warga yang diperiksa turun menjadi 138.046 orang, selanjutnya 19 Juli 127.461 orang, 20 Juli 114.674 orang, dan terakhir 21 Juli naik meski tidak signifikan, yakni 116.232 orang yang diperiksa dalam sehari.
Adapun dengan penurunan jumlah testing itu, jumlah kasus Covid-19 harian juga terlihat mengalami penurunan. Pada 18 Juli, pemerintah mengumumkan jumlah kasus harian turun menjadi 44.721.
Disusul penurunan pada 19 Juli yang turun mencapai 34.257 kasus, dan pada 20 Juli terjadi kenaikan kasus meski tidak signifikan, yaitu 38.325 kasus. Dan kemudian 21 Juli kembali turun menjadi 33.772 kasus dalam sehari. (R1/cnnindonesia.com)
