Jakarta, Karosatuklik.com – Komisi I DPR menyetujui penerimaan hibah atas kendaraan taktis atau Rantis tipe Bushmaster dari Pemerintah Australia kepada Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Hibah tersebut dinilai bisa meningkatkan kemampuan personel TNI dalam menjaga perdamaian dunia.
Persetujuan penerimaan hibah ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan-Mabes TNI di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Dalam raker tersebut, hadir Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra, mewakili Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.
“Komisi 1 DPR RI setelah mendengarkan penjelasan Wakil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta pandangan fraksi-fraksi memutuskan untuk menyetujui penerimaan hibah 15 unit kendaraan taktis Bushmaster Protective Mobility Vehicle (BPMV) dari pemerintah Australia untuk PMPP TNI guna mendukung dan meningkatkan kemampuan personel satgas operasi pemeliharaan perdamaian dunia atau OPPD,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyahari saat memimpin sidang tersebut.
Dari total 9 fraksi di Komisi I DPR RI, 8 fraksi menyatakan setuju dan satu fraksi, yaitu PPP tidak hadir dalam Raker tersebut.
Wamenhan M Herindra, dalam pemaparannya, mengungkapkan empat aspek yang dijadikan pertimbangan menerima hibah tersebut, yakni aspek teknis, aspek strategis, aspek politis, dan aspek ekonomis.
“Secara teknis, material yang dihibahkan ini dalam kondisi baik, siap pakai sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelatihan dan operasi. Rantis ini akan sangat mendukung tugas TNI dalam misi operasi perdamaian dunia,” kata Herindra.
Dari aspek strategis, kata Herindra, penerimaan hibah ini tanpa suara apa pun sehingga tidak menimbulkan keterikatan dan ketergantungan Indonesia terhadap Australia di masa mendatang.
Lalu, aspek politis, penerimaan hibah ini dapat meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia, khususnya di bidang pertahanan dan operasi perdamaian, tanpa memengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
“Kemudian dari aspek ekonomi, penerimaan hibah rantis ini tidak akan membebani biaya apa pun kepada Kemhan maupun kepada Mabes TNI,” pungkas Herindra. (BeritaSatu)
Komentar