Medan, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen. Pol. (Purn.) DR. dr. Antonius Ginting. Sp.OG, M.Kes menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (29/1/2027).
Konsultasi publik tersebut secara resmi dibuka langsung Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang ditandai dengan pemukulan gong.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya keseriusan kepala daerah kabupaten/kota dalam mengawasi dan mengevaluasi indikator pembangunan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, tahun 2027 merupakan momentum penting untuk menilai kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun sebelumnya.
Bobby Nasution juga menyoroti dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara terhadap capaian pembangunan daerah. Ia meminta agar pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing.
“Monitoring RPJMD masing-masing daerah. Apakah bencana memengaruhi capaian RPJMD, khususnya di daerah terdampak bencana. Ada juga beberapa perusahaan besar yang izinnya dicabut, sehingga perlu benar-benar diperhatikan dampaknya terhadap tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator pembangunan lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Sumut meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan secara maksimal dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tidak jadi disesuaikan pada tahun anggaran 2026. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan, khususnya pemulihan pascabencana.
“Manfaatkan dan maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pascabencana dan dampak turunannya. Daerah juga diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran, mengingat bencana banjir tahun lalu terjadi setelah pengesahan APBD 2026,” tambahnya.
Semenzata itu, Bupati Karo Brigjen. Pol. (Purn) DR. dr. Antonius Ginting. Sp.OG, M.Kes yang memakai jas dengan balutan baju adat Karo menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo siap menindaklanjuti arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
“Forum ini menjadi pengingat bagi kami seluruh kepala daerah untuk semakin serius mengawal indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga pemulihan pascabencana, agar perencanaan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
“Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen menyelaraskan perencanaan daerah dengan arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional demi kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.
Ia menambahkan pembiayaan pembangunan itu bisa kita dapatkan dengan syarat kabupaten/kota harus menyusun dokumen perencanaan terlebih dahulu, sesuai arahan Gubernur, ini merupakan wujud konkrit kebijakan kolaboratif dari Pemprovsu dengan kab/kota,” tutur Bupati.
“Konsultasi publik RKPD Sumut patut diapresiasi, dimana kabupaten/kota mendapatkan ruang dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah provinsi mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan dan penataan kawasan perdesaan berbasis tematik dan juga fasilitasi sarpras puskesmas rawat inap,” tutup Bupati Antonius Ginting.
Turut hadir, Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, serta unsur Forkopimda.
Hadir juga seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta seluruh OPD terkait. (R1)
Komentar