Medan, Karosatuklik.com – Upaya pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (23/2/2022).
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menerima Apresiasi Program Pemberantasan Korupsi dari KPK RI kategori Nilai Tunggakan Piutang Pajak Terendah.
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam pencegahan korupsi di delapan Area Intervensi Korsupgah KPK RI.
Apresiasi dan penghargaan ini diterima langsung Franc Bernhard Tumanggor dari Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata yang hadir dalam acara ini.
Turut hadir mendampingi Bupati Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Jalan Berutu, S.Pd.MM dan Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat Sumantri Bancin, SE.MM.
Hasil Kerja Keras Lintas Instansi
Bupati Pakpak Bharat menyampaikan apresiasi ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh Organisasi Pimpinan Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya pencegahan korupsi serta penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Terima kasih saya kepada OPD yang berhubungan langsung dengan delapan Area Intervensi Korsupgah KPK RI dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat yang mengkoordinir pelaksanaan MCP Korsupgah KPK RI,” ungkap Bupati sesaat setelah menerima penghargaan ini.
Bupati juga berpesan dengan capaian yang telah diperoleh Pemerintah Pakpak Bharat sampai saat ini untuk dijadikan sebagai sebuah cambuk dan motivasi untuk peningkatan kinerja pada masa datang.
“Mari kita senantiasa bekerja lebih baik lagi kedepannya sesuai core value Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yaitu SADA (Solutif, Agile, Disiplin dan Amanah), Koordinasi antar OPD juga perlu dimaksimalkan lagi sehingga capaian ini dapat lebih kita tingkatkan dimasa yang akan datang,” harapnya.
“Semua ini adalah demi kemajuan Kabupaten Pakpak Bharat yang kita cintai bersama,” pesan Bupati.
8 Titik Rawan Korupsi
Sebelumnya, Alexander mengatakan dengan baiknya nilai MCP, maka paling tidak masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik. Juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan.
MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah. (R1)
Baca juga: Nilai MCP Pemprov Sumut Capai 91,69%, Diapresiasi KPK
