Medan, Karosatuklik.com – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sumatera Utara (Sumut) Kwinhatmaka memuji komitmen Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi.
Setelah beberapa tahun tertahan di level 2, upaya peningkatan maturitas SPIP Sumut masuk ke level 3 di tahun 2022.
SPIP terintegrasi level 3 menunjukkan Provinsi Sumut telah melaksanakan praktik pengendalian internal dan mendokumentasikannya dengan baik. Ini salah satu cara untuk mencegah praktik korupsi, mencapai tujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu kendala sulitnya Sumut mencapai maturitas level 3, menurut Kwinhatmaka, adalah beberapa daerah kurang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan internalnya. Dia mengatakan BPKP Sumut siap bersinergi dan membantu setiap pemerintah daerah.
“Ada tiga yang perlu menjadi fokus kita yaitu SPIP terintegrasi, manajemen risiko (MRI) dan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dan kami siap bersinergi, membantu setiap pemerintah daerah agar pencegahan korupsi dan pelayanan kita ke masyarakat bisa meningkat,” kata Kwinhatmaka.
Sementara itu, Gubernur Edy Rahmayadi menyesalkan ada beberapa daerah yang kurang berkomitmen meningkatkan pengawasan internalnya. Begitu juga dengan daerah yang belum meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Ismael Parenus Sinaga mengatakan akan melakukan percepatan evaluasi di tahun 2023.
“Saat ini lingkungan dan pimpinan sudah sangat mendukung, kami akan lakukan percepatan evaluasi, lebih cepat 15 hari kerja (dari target),” kata Ismael. (R1)
