Jakarta, Karosatuklik.com – Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, mengatakan politik identitas kurang relevan untuk dijadikan sebagai senjata politik jelang Pemilu 2024.
Hal itu ia sampaikan usai paparan diseminasi temuan survei nasionalnya bertajuk ‘Sikap Publik atas Kekerasan Ekstrem, Toleransi dan kehidupan Beragama di Indonesia’ pada Kamis (4/5/2023).
“Tapi kalau lihat dari kecenderungannya, politik identitas kelihatannya makin kurang relevan untuk digunakan sebagai senjata politik,” kata Djayadi kepada media di Hotel Sari Pacific, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Menurut dia, dalam temuan surveinya yang dilakukan pada 16-29 Mei 2022 tingkat penggunaan politik identitas makin menurun. Hal ini disebabkan oleh temuan surveinya yang menunjukan turunnya tingkat intoleransi muslim terhadap non muslim.
“Dibandingkan tiga tahun lalu, saat ini warga berimbang antara yang keberatan dengan tidak keberatan jika non-Muslim membangun tempat ibadah, menjadi bupati/walikota dan gubernur. Mereka yang keberatan mengalami penurunan,” tuturnya.
Diketahui, dalam kategori tersebut sebanyak 58,2 persen publik tidak keberatan adanya kegiatan keagamaan dari non muslim di lingkungan sekitar. Lalu, 43 persen tidak keberatan jika non muslim menjadi bupati/walikota dan 43,9 persen tidak keberatan membangun tempat ibadah di lingkungan sekitar.
Survei dilakukan pada periode 16-29 Mei 2022. Meskipun tahun lalu, LSI menilai bahwa isu ini tengah terjadi saat ini. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka dan dilakukan oversample di 4 wilayah yakni wilayah DKI Jakarta+Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 1.550 responden dipilih secara random (multistage random sampling) sebagai sampel basis.
Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2.5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen (dengan asumsi simple random sampling). (Inilah.com)
