Jakarta, Karosatuklik.com – Musisi, pencipta lagu sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Melly Goeslaw, mempertanyakan perlindungan hak cipta di Indonesia yang menurutnya masih bergantung pada keberanian pencipta untuk melaporkan pelanggaran.
Ia menilai negara perlu memiliki instrumen yang memungkinkan aparat penegak hukum bertindak terhadap pelanggaran hak cipta tanpa selalu menunggu laporan dari pencipta atau pemegang hak.
“Apakah negara bergantung pada keberanian pencipta untuk mengadu? Padahal ini sudah jadi industri yang sangat besar?” tanya Melly pada Senin, 9 November 2026 di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta.
Dalam diskusi tersebut, Melly mempertanyakan relevansi mekanisme delik aduan apabila pelanggaran hak cipta telah dilakukan secara masif dan melibatkan platform digital maupun korporasi.
Menurutnya, pencipta tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang harus mengambil inisiatif penegakan hukum, terutama ketika pelanggaran terjadi melalui sistem digital yang memungkinkan karya disebarluaskan dan dimonetisasi tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa pemerintah akan mengusulkan perubahan delik dari delik aduan murni menjadi delik hybrid bersyarat, yaitu tetap menganut delik aduan untuk perkara yang dapat teridentifikasi secara personal oleh pemilik hak dan delik biasa bersyarat ketika pelanggaran tersebut bersifat masif terutama di ranah digital sebagai penguatan DIM RUU Hak Cipta.
Usulan tersebut ditujukan untuk pelanggaran hak cipta yang bersifat masif, berdampak terhadap perekonomian nasional, dan dilakukan oleh korporasi. Dengan pendekatan ini, aparat penegak hukum diharapkan memiliki ruang untuk bertindak lebih proaktif terhadap pelanggaran yang memenuhi kriteria tersebut.
“Saat ini, kejahatan di bidang hak cipta dan kekayaan intelektual pada umumnya sudah semakin marak. Kalau dahulu masih menggunakan rezim delik aduan, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual, kejahatan yang bersifat masif perlu diatur sebagai delik biasa,” jawabnya.
Hermansyah lebih lanjut menjelaskan selama ini penanganan pelanggaran hak cipta masih menghadapi kendala karena aparat penegak hukum harus menunggu adanya pengaduan. Bahkan, pemblokiran terhadap sekitar 1.000 situs pada 2025 pun masih menghadapi persoalan mekanisme pengaduan.
Persoalan penggunaan karya untuk pengembangan AI turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Melly mempertanyakan apakah pengambilan dan pemanfaatan ciptaan oleh sistem AI tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran yang perlu mendapatkan pengaturan lebih tegas.
“Ada lagu ciptaan saya, judulnya Apa Artinya Cinta. Lagu itu ciptaan saya, dinyanyikan bersama Ari Lasso tahun 2005. Sekarang ramai banget versi AI-nya, dan penciptanya berubah menjadi DJ Kia dan Giant Susanti.
Ketika saya komplain ke platform tersebut, dibilangnya, ‘Kita enggak tahu, karena memang semua orang bisa meng-upload seperti itu. Apa dibenarkan kalau sebuah toko itu enggak tahu barangnya siapa yang dititipkan?” jelas Melly.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah juga telah memasukkan pengaturan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan dan platform digital, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang.
“Kita ketahui bahwa kejahatan tersebut juga berdampak terhadap perekonomian nasional dan bahkan dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu, dalam DIM pemerintah juga dimasukkan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan atau landlord liability,” Hermansyah menegaskan.
Sebagai informasi, diskusi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan DPR RI menghimpun masukan untuk menyempurnakan RUU Hak Cipta.
Perubahan regulasi diharapkan mampu menjawab tantangan pemanfaatan karya di era digital dan perkembangan AI, sekaligus memastikan pencipta tetap memiliki kendali atas penggunaan ciptaannya.
Bagi para pencipta, pencatatan ciptaan di DJKI serta dokumentasi kepemilikan dan pemanfaatan karya menjadi langkah penting untuk memperkuat bukti kepemilikan ketika terjadi pelanggaran. Pencatatan hak cipta akan digratiskan untuk seluruh karya. Pelajari lebih lanjut tentang hak cipta di dgip.go.id. (R1)
