Jakarta, Karosatuklik.com – Waktu 10 tahun melakukan banyak perubahan dengan pembangunan infrastruktur jalan, waduk, dan lain-lain sehingga ekonomi meningkat bukanlah hal yang mudah. Tentu menjaganya akan terus berkembang adalah keharusan bagi setiap warga negara, demikian juga bagi si pelaku itu, sendiri, yaitu Presiden Joko Widodo.
Sebab itu, tanpa sungkan Jokowi mengaku penting dan perlu melakukan cawe-cawe agar gawean-nya membangun ekonomi Indonesia selama 10 tahun tidak hancur lebur, sepeninggalnya nanti.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe,” tegas Jokowi, berulang 7 kali di hadapan Pemimpin Redaksi Media Massa Nasional, belum lama ini di Istana Negara.
Lalu, seberapa perlu dan penting Jokowi hingga cawe-cawe?
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah kepada Beritasatu.com menilai hal tersebut penting, karena pembangunan yang telah dilaksanakan pada era Jokowi mesti dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya, lantaran manfaatnya sudah dirasakan masyarakat.
“Pembangunan yang menonjol yang bermanfaat buat masyarakat, ya infrastruktur, terutama infrastruktur jalan darat. Itu masyarakat sudah menikmati,” kata Trubus.
Trubus menerangkan infrastruktur jalan, seperti tol hingga jalur alternatif, telah dibangun pada masa pemerintahan Jokowi. Infrastruktur jalan yang dibangun pada membantu mobilitas masyarakat luas dalam berpindah dari satu lokasi ke tempat lainnya. Harga-harga bahan kebutuhan pokok juga bisa relatif sama antardaerah distribusinya semakin lancar.
Tidak hanya itu, Trubus menilai pembangunan pada era Jokowi tidak hanya terfokus di wilayah barat Indonesia. Pembangunan nasional turut dilaksanakan di wilayah timur, seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Sulawesi.
Oleh karena itu, Trubus menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan era Jokowi oleh pemimpin berikutnya. Dia mewanti-wanti soal kemungkinan sejumlah proyek mangkrak jika keberlanjutan pembangunan tidak terjadi di Indonesia.
Dia mencontohkan seperti Hambalang yang pembangunan mangkrak hingga selesainya Presiden SBY. Dia juga khawatir IKN (Ibu Kota Negara Nusantara) tidak akan berlanjut, jika presiden selanjutnya tidak mampu membawa percepatan pembangunan.
Lain itu, banyak pembangunan proyek-proyek strategis lainnya tidak dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Salah satunya, proyek kereta cepat yang masih bisa dikembangkan hingga Surabaya untuk menyambungkan seluruh wilayah Jawa.
Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Sudewo ikut bicara. Dia menegaskan pembangunan infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo perlu dilanjutkan, mengingat pembangunan infrastruktur sangat penting karena menjadi urat nadi perekonomian bangsa.
Dengan fasilitas infrastruktur yang baik dan berkualitas, aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas ekonomi, akan berjalan lancar dengan biaya operasional yang murah. Selain itu, infrastruktur yang baik bakal mendorong investor menginvestasikan uangnya. Kalau infrastrukturnya jelek, misalnya jalannya jelek, investor juga enggan berinvestasi di Indonesia.
Meski demikian, menurut Sudewo, pembangunan infrastruktur era Jokowi belum diikuti secara maksimal oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tak heran apabila perbedaan jumlah jalan rusak antara jalan provinsi atau kabupaten/kota berbeda dengan jalan nasional. Berdasarkan data yang diperolehnya, jalan provinsi yang rusak sekitar 50%, sementara kerusakan jalan nasional hanya 4-5%.
“Beruntung ada pemimpin seperti Presiden Jokowi yang sangat peduli dengan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah-daerah. Bahkan, sekarang sudah ada payung hukumnya, yakni Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah,” jelas Sudewo.
Inpres ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 16 Maret 2023 untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah agar memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah. Selain itu, juga untuk menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap sebagai upaya mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024.
Sementara itu Staf khusus Kementerian Keuangan, Candra Fajri Ananda mengatakan selama masa pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi yang selama ini ditopang dari Jawa dan Sumatera mulai merata ke pulau-pulau lainnya. Salah satunya berkat transformasi struktural perekonomian melalui infrastruktur.
“Perekonomian kalau diperhatikan hampir 20-30 tahun terakhir bertumbuh di dua pulau, Jawa dan Sumatera. Namun, Kalimantan dan Sulawesi saat ini sudah mulai tumbuh bagus, jadi infrastruktur dalam konteks merubah transformasi ekonomi itu sudah ada hasilnya,” kata Candra.
Guru besar dari Universitas Brawijaya itu menilai dampak pembangunan infrastruktur akan terasa dalam jangka panjang. Pemerintah juga telah melakukan pembangunan tidak hanya melalui infrastruktur jalan, tetapi juga infrastruktur kebutuhan masyarakat lainnya seperti air bersih dan listrik.
“Memang infrastruktur itu dampaknya jangka panjang. Kalau bicara soal infrastruktur bukan hanya masalah jalan, jadi infrastruktur itu ada air bersih, ada listrik. Yang terlihat mungkin jalan sangat agresif, dampaknya konektivitas kita makin bagus,” ungkapnya.
Lalu Siapa Penerus Kerjanya?
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal kepada Beritasatu.com, Sabtu (3/6/2023), menilai pembangunan infrastruktur telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat semakin merata. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan di era Jokowi. Tujuannya yang memacu pertumbuhan ekonomi.
Iqbal berharap penerus Presiden Jokowi bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan on the track. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi, serta mendatangkan kesejahteraan masyarakat.
“Prinsipnya siapa pun yang terpilih menjadi presiden, pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat harus terus dilanjutkan,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menilai capres Ganjar Pranowo merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur era Jokowi. Menurutnya, pengalaman Ganjar selama kurang lebih 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah membuatnya paham betul soal pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah.
“Dari pengalaman 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar tentu paham betul soal pembangunan infrastruktur, terutama kebutuhan infrastruktur di daerah, dibandingkan dengan calon presiden lain yang masuk dalam nominasi saat ini,” ujar Andreas kepada Beritasatu.com, Sabtu (3/6/2023).
Andreas mengungkapkan pembangunan infrastruktur telah terbukti berhasil dan manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur era Jokowi harus dilanjutkan dan Indonesia membutuhkan sosok seperti Ganjar Pranowo untuk meneruskan pembangunan infrastruktur.
Sebagai sesama kader dari satu perguruan politik atau parpol, lanjutnya, Ganjar Pranowo lebih sering berkomunikasi dan belajar secara langsung dari Presiden Jokowi. Kenyataan ini membuat Ganjar semakin layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Ganjar tidak sekadar public show untuk menunjukkan kedekatan dengan Jokowi, juga ada kedekatan substantif menyangkut ideologis, komitmen, dan tindakan-tindakan dalam bentuk program yang original. Ini bukan hanya retorika, tetapi sudah dibuktikan oleh Ganjar sebagai gubernur Jateng. Ganjar merupakan pembantu presiden dan kepanjangan tangan pemerintah pusat di Jateng,” jelas Andreas.
Ganjar Replika Politik Jokowi?
Dalam program “Obrolan Malam” yang ditayangkan BTV, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengungkapkan sosok Ganjar Pranowo sebagai replika politik Jokowi.
“Siapa sebenarnya yang dianggap replika dari politik Jokowi, the one and only, tidak ada bantahan, yakni Ganjar Pranowo. Jadi, publik sulit membayangkan kalau Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo,” katanya.
Setidaknya ada dua kesamaan antara Jokowi dan Ganjar Pranowo. Pertama, mereka sama-sama kader PDIP. Kedua, Jokowi dan Ganjar bukan berasal dari darah biru politik di internal PDIP namun bisa membuktikan kapabilitasnya sehingga mendapatkan kesempatan dari PDIP untuk dimajukan sebagai calon presiden.
“Yang dianggap layak sebagai suksesor Jokowi, replika politik Jokowi, duplikat politik Jokowi, tidak ada yang lain selain Ganjar Pranowo,” ungkapnya.
Hasil survei dari Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 30 April-5 Mei 2023 menemukan persepsi responden terhadap capres yang didukung Jokowi dengan Ganjar Pranowo sebesar 45,5%, Prabowo Subianto 27,9%, sedangkan Anies Baswedan 12,8%. Survei Charta Politica pada 2-7 Mei 2023 memperlihatkan bahwa 61% pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 akan mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, sementara Prabowo Subianto 18%, dan Anies Baswedan 14%.
Adapun survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 2-5 Mei 2023 menyatakan sosok Ganjar Pranowo diyakini akan melanjutkan keberhasilan pemerintahan Jokowi. Sebanyak 78,8% responden puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan 64% di antaranya menginginkan calon presiden yang bisa melanjutkan program Presiden Jokowi. Sebanyak 58% responden yakin Ganjar akan melanjutkan program Jokowi.
Terkait hasil survei itu, Adi menilai publik memang menilai sosok Ganjar Pranowo sebagai sosok yang tepat sebagai penerus Jokowi.
“Kalau kita melihat basis loyalis dan pendukung Jokowi, 95% ke Ganjar Pranowo karena dianggap memiliki ‘iman’ politik yang sama. Ganjar dianggap memiliki portofolio politik yang sama dengan Jokowi, sama-sama berasal dari kalangan biasa, berangkat dari bawah, dan memulai politik dari bawah. Saya kira itu yang memiliki resultante politik yang cukup luar biasa,” ungkap Adi.
Siapkah Ganjar Melanjutkan?
Dalam beberapa kesempatan, bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo telah menegaskan bahwa pembangunan di era kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan. Ganjar menilai Jokowi telah melakukan lompatan dan akselerasi pembangunan selama masa pemerintahannya.
“Tentu saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi harus dilanjutkan,” kata Ganjar Pranowo dalam acara makan bersama di Wedangan Ndalem Padmosusastran, Surakarta, 22 April 2023.
Ganjar menambahkan saat dirinya pulang ke Jawa Tengah menemani Presiden Jokowi, sehari sebelumnya, dirinya mendapat cerita tentang bagaimana Jokowi melakukan lompatan dan akselerasi selama masa pemerintahannya.
“Satu cerita, misalnya hilirisasi yang bisa menghasilkan lompatan ekonomi yang besar. Saya harus menjaga ini. Jadi, kami jaga dan kami lanjutkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan lain, gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan salah satu pembangunan di era Jokowi yang harus dilanjutkan adalah Tol Trans Sumatera. Sebagai salah satu bacapres, Ganjar siap melanjutkan program Tol Trans Sumatera jika kelak terpilih menjadi presiden pada 2024.
Pembangunan tol memiliki dampak besar, tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi daerah, juga kehidupan masyarakat.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing meyakini Ganjar Pranowo akan meneruskan program kerja Presiden Jokowi. Hal ini pula yang turut membuat relawan Jokowi mendukung Ganjar.
“Relawan mendukung Ganjar karena hanya Ganjar yang akan meneruskan program Jokowi,” kata Emrus dalam keterangannya.
Sebagai sesama kader PDI Perjuangan, Emrus meyakini Ganjar akan meneruskan program kerja Jokowi. Oleh karena itu, Emrus memperkirakan relawan Jokowi akan mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo. (BeritaSatu: Penulis: Yustinus Patris Paat, Muhammad Aulia, Agnes Valentina; Editor: Thomas Rizal, Syukri Rahmatullah)
Komentar