Jakarta, Karosatuklik.com – Kepala Daerah dan kepala kementerian negara/lembaga menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Penyerahan daftar secara digital itu dilakukan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jakarta, Rabu (29/11).
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri/pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa proses penyusunan hingga penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan, dapat dilaksanakan relatif lancar dan tepat waktu di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.
“APBN disusun secara maksimal untuk memenuhi seluruh program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan,” kata Menkeu Sri.
Menurut Menkeu, upaya tersebut dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia.
Lebih jauh, Menkeu menjelaskan bahwa Kemenkeu melakukan terobosan berupa digitalisasi dokumen penganggaran. Hal tersebut dipandang sebagai bentuk peningkatan efisiensi karena mendukung gerakan mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan kecepatan dalam proses administratif.
“Kami ingin melaporkan, penyerahan DIPA dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena untuk APBN 2024 ini dilakukan dengan proses digitalisasi, yang dimulai sejak penetapan anggaran sampai dengan proses penandatanganan DIPA, dilakukan dengan elektronik,” ucap Menkeu Sri.
Lebih lanjut Menkeu juga mengatakan jika sebelumnya ada 12 tahap proses penetapan anggaran yang rumit. Saat ini ada empat tahap dan semuanya menggunakan aplikasi SAKTI. Selain itu menurutnya juga tanda tangan DIPA dilakukan secara elektronik yang akan langsung tersertifikasi.
APBN 2024 Akan Disalurkan Sebesar Rp3.325,1 Triliun
Sri Mulyani juga menyampaikan kalau Rp3.325,1 triliun akan disalurkan sebagai dana APBN 2024 dan beberapa hal lain yang menjadi fokus pemerintah. APBN 2024 digunakan untuk menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN), dan untuk memperkuat pertahanan negara.
“Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN. Belanja pemerintah juga untuk dukung pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada. Belanja pemerintah prioritas juga untuk perkuat ketahanan dan keamanan RI, terutama untuk guru dan nakes. Juga untuk tingkatkan pelayanan publik di daerah, dukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, serta menangani kemiskinan ekstrim dan stunting,” ujar Menkeu Sri.
Selain itu, Menkeu Sri juga memaparkan, Indonesia saat ini berhasil keluar dari pandemi COVID-19, namun kini dihadapkan dengan gejolak ekonomi global, mulai dari situasi geo-politik hingga inflasi. Akan tetapi, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh 5% selama 8 kuartal.
Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2023 tetap stabil, bahkan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan masih tumbuh di atas 5%. Sri Mulyani berharap, keseluruhan tahun 2023 ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5%, yaitu 5,04%. Untuk itu, paket yang disiapkan pemerintah antara lain PPN ditanggung pemerintah (DTP) hingga tambahan bansos beras dan BLT.
“Kami harap perekonomian Indonesia tetap akan terjaga di 5,04%. Kalau tidak, dengan kuartal III di 4,94% dan kuartal IV tidak diberikan dukungan, bisa saja pertumbuhan ekonomi turun ke 4,99% di 2023,” ujar Menkeu Sri.
Selain itu, Menkeu Sri juga mengungkapkan bahwa defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29% dari PDB atau Rp522,8 triliun. Dia berkomitmen, pembiayaan defisit APBN ini bisa terus dijaga di tengah kondisi dunia yang menghadapi higher for longer untuk suku bunga acuan di berbagai negara terhadap nilai tukar rupiah.
“Kami akan gunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga rasio utang pada tingkat aman,” katanya.
APBN Harus Berorientasi pada Hasil
Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam sambutannya memberikan peringatan kewaspadaan terhadap situasi global yang masih dalam ketidakpastian. Menurutnya, hal ini bisa berpotensi timbulkan krisis dan resesi yang menguat.
“Geopolitik tidak semakin membaik tapi semakin memanas. Dampak perubahan iklim semakin nyata kelihatan kita rasakan. Dan potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda tapi juga semakin menguat,” katanya.
Presiden pun berharap kepada kepala daerah dan kementerian untuk mengelola anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran.
“Kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi. Tutup!” ujar Jokowi.
Terkait eksekusi, Jokowi tak mau persoalan yang sama berulang setiap tahun, yaitu realisasi menumpuk pada akhir tahun.
“Eksekusi segera. Mungkin jadi bolak-balik saya sampaikan. Januari segera dimulai, realisasi secepatnya. Tadi saya minta info ke Mendagri berapa realisasi, sampai saat ini baru 64% daerah, pusat juga 74%. Ini tinggal tiga minggu,” katanya.
Jokowi juga mengingatkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment agar APBN menjadi lebih lincah.
“Begitu ada perubahan, lincah berubah, karena ketidakpastian ini betul-betul mengintai setiap hari, minggu, bulan. Dan ingat ini duitnya rakyat, sehingga fokus pada hasil. Orientasinya hasil,” kata Jokowi.
Hal yang paling penting kata Joko Widodo, anggaran bisa dimaksimalkan untuk masyarakat. Khusus untuk pemerintah daerah, Jokowi meminta untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini APBD, yang diselaraskan dengan pembangunan.
“Jangan nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasi, tugas daerah tidak dilakukan. Untuk apa? Sudah bangun pelabuhan gede, jalan Provinsi-Kabupaten/Kota tidak terkoneksi, untuk apa? Sudah bikin jalan tol mestinya disambungkan kawasan industri, wisata, perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan, sinergi dan harmonisasi,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian.
“Tahun 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan! Ini untuk memperkuat pondasi bagi pemerintah di masa mendatang,” kata Jokowi.
Pokok-pokok APBN 2024
Selain itu Menkeu menambahkan bahwa APBN tahun 2024 dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan terhadap stabilitas. Oleh karena itu, APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
APBN pun harus dapat melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0%.
Selain itu, target-target kesejahteraan yang lain juga harus dapat tercapai di tahun 2024 seperti turunnya pengangguran antara 5,0% hingga 5,7%, turunnya gini rasio menjadi 0,374 sampai 0,377, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,99 sampai 74,02.
APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga peran APBN perlu dioptimalkan untuk shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi). Juga sebagai akselerator transformasi ekonomi yang fokus pada human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform, dan APBN sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan).
Target Pendapatan Negara adalah sebesar Rp2.802,3 triliun yang akan ditempuh melalui antara lain perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut UU HPP melalui tindak lanjut PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP. Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi penerimaan cukai yang akan ditempuh antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP.
Selain itu, akan dilakukan pemanfaatan SDA yang lebih optimal dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan SDA.
Belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi.
Pemerintah akan melakukan penguatan belanja yang lebih baik yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan serta berorientasi pada hasil (result-based budget execution). Program subsidi dan perlinsos akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. (R1/Liputan6.com)
