Jakarta, Karosatuklik.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkap pentingnya sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan.
Hal tersebut dia sampaikan dalam sambutannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin, (6/5/2024).
Jokowi menyebut pemerintah baik pusat maupun daerah masing-masing memiliki rencana kerja pemerintah (RKP). Namun, dia menganggap saat ini sinkronisasi program pusat dan daerah belum optimal.
“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Namun, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci,” bebernya.
Mantan wali kota Solo ini menekankan pentingnya memastikan rencana pembangunan pusat dan daerah berjalan beriringan. Jokowi kemudian mencontohkan tentang pembangunan infrastruktur yang tidak sinkron antara pembangunan bendungan dan irigasi.
“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tetapi jalan mestinya di daerah jalan menuju ke pelabuhannya meskipun hanya pendek mungkin hanya 5 km, 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti tantangan global yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dia juga memaparkan sejumlah negara yang menghadapi jurang resesi. Dia menegaskan perlunya kehati-hatian dalam mengelola fiskal dengan memperhatikan skala prioritas.
“Kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran, betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati, jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat, dan betul-betul memperhatikan skala prioritas,” tegasnya.
Selanjutnya, Jokowi juga menyoroti pentingnya memastikan program pembangunan memiliki orientasi hasil yang bermanfaat untuk rakyat. Dia kemudian mencontohkan adanya temuan penggunaan dana stunting yang justru dipakai untuk membangun pagar puskesmas.
“Artinya APBD, APBN itu betul-betul manfaatnya kelihata karena tepat sasaran. Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting, diberikan ke puskesmas jadinya pagar puskesmas, ada, jangan bilang enggak ada, ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (R1/BeritaSatu)
