Jakarta, Karosatuklik.com – Kaspuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga yang mencapai Rp193,7 triliun hanya untuk tahun 2023. Jika dihitung secara kasar, maka total kerugian selama 2018-2023 mencapai Rp968,5 triliun.
“Rp193,7 triliun itu di tahun 2023, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu (Rp193,7 triliun) setiap tahun, bisa kita bayangkan seberapa besar kerugian negara,” kata Harli, Rabu (26/2/2025).
“Secara logika hukum, logika awam, kalau modusnya itu sama, ya, berarti, kan, bisa dihitung, berarti kemungkinan lebih,” kata Harli kepada awak media di Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu, 26 Februari 2025.
Dia menuturkan, dari awal Kejaksaan sudah menyampaikan angka Rp 193,7 triliun itu adalah kerugian sementara. Lebih lanjut, dia menyoroti beberapa komponen dalam kerugian itu. “Misalnya, apakah setiap komponen itu di 2023 juga berlangsung di 2018, 2019, 2020, dan seterusnya?” ujarnya.
Harli menjelaskan bahwa para tersangka melakukan pembayaran minyak jenis RON 92 (Pertamax), padahal yang dibeli RON 90 (Pertalite). “Jadi, jangan ada pemikiran di masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang digunakan sekarang itu adalah minyak oplosan.
Nah, itu enggak tepat. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini uda selesai. Jadi sekarang enggak ada masalah, speknya sudah sesuai,” ujar Harli Siregar, Rabu (26/2/2025).
Dugaan korupsi ini juga melibatkan pengondisian rapat untuk menurunkan produksi kilang dalam negeri, sehingga kebutuhan minyak harus dipenuhi melalui impor.
Praktik ini menyebabkan kenaikan harga dasar BBM, yang berdampak pada kompensasi dan subsidi yang dibebankan kepada APBN setiap tahun.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023.
Kerugian bersumber dari berbagai komponen, seperti kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri serta impor minyak mentah melalui broker.
“Impor BBM melalui broker, juga pemberian kompensasi dan pemberian subsidi karena harga minyak tadi menjadi tinggi,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar di Gedung Kartika Kejagung, Senin, 24 Februari 2025.
Sebanyak tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Tiga di antaranya Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur PT Pertamina Internasional Shipping Yoki Firnandi.
Kejagung menemukan adanya pemufakatan jahat antara penyelenggara negara dan broker. Dari pihak penyelenggara negara, yakni Sani, Yoki, Riva dan tersangka Agus Purwono Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).
Sementara pihak broker, yakni Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keery Andrianto Riza, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati dan Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede.
Dalam memenuhi kebutuhan minyak mentah Indonesia, PT Pertamina wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dalam negeri.
Hal tersebut tercantum di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018. Beleid itu juga mengharuskan PT Pertamina mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi.
Sebaliknya, KKKS diwajibkan menawarkan produksi minyak mentahnya ke PT Pertamina sebelum diekspor.
Jika dalam penawaran itu PT Pertamina menolak tawaran KKKS, itulah yang dijadikan dasar KKKS untuk mendapat persetujuan ekspor. Namun yang terjadi adalah penolakan tawaran tidak timbul secara alami, melainkan sudah diskenariokan guna KKKAS bisa ekspor dan Sub Holding PT Pertamina bisa impor.
Dengan menempuh jalur ekspor, keuntungan yang didapat KKKS lebih tinggi. Sebaliknya, PT Pertamina justru harus mengeluarkan uang lebih banyak karena memilih impor. Abdul Qohar mengatakan, kebutuhan minyak dalam negeri memang terpenuhi namun diperoleh dengan cara melawan hukum.
“Komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HIP (Harga Index Pasar) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal/tinggi,” ujar dia. Hal itu juga mengakibatkan bengkaknya pemberian kompensasi atau subsidi BBM dari pemerintah.
Berikut rincian kerugian negara di kasus tata kelola minyak mentah:
- Kerugian ekspor minyak mentah dalam Negeri sekitar Rp 35 triliun.
- Kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp 2,7 triliun.
- Kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp 9 triliun.
- Kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp 126 triliun.
- Kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp 21 triliun. (R1/Tempo.co)
Berita Sebelumnya: Oalah Korupsi lagi: RON 90 ‘Disulap’ Jadi 92, Rugikan Rp 193,7 Triliun
