Riau, Karosatuklik.com – Pemerintah daerah dinilai perlu meningkatkan fasilitas Penyelenggaraan Pilkada 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pemda juga perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat, agar demokrasi di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Riau lebih mapan lagi.
Selain itu, dukungan pengamanan dari pihak Polda dan Korem untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah harus terus menerus terjaga dengan baik. Aparat keamanan juga perlu melakukan langkah pemetaan daerah rawan secara update agar kerawanan tersebut dapat diatasi sehingga tidak menganggu Tahapan Pilkada 2024, serta perlu melakukan simulasi pengamanan di wilayah.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto pada saat kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Rabu (7/8/2024).
“Pemda bersama dengan Forkopimda perlu memetakan daerah rawan dan juga perlu menentukan langkah strategis untuk pendistribusian logistik. Ini untuk meminimalisir kerawanan, mengingat Pilkada dilakukan secara serentak, sehingga pengamanannya harus direncanakan secara matang dan juga disimulasikan,” kata Heri.
Heri mengatakan, Kemenko Polhukam perlu mengetahui bagaimana dinamika di lapangan pada saat ini dan apa saja yang menjadi kendala, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Desk Pemilu dan Pilkada Serentak Kemenko Polhukam terus mengawal tahapan Pilkada Serentak Th. 2024 agar dapat terlaksana sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak, serta berjalan dengan aman, lancar, kondusif.
“Dalam perspektif demokrasi, skor IDI Provinsi telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, yang ditandai dengan capaiannya berkategori Sedang. Hal ini juga menandakan bahwa pada masa menjelang Pemilu Serentak 2024, stabilitas politik dan sosial di wilayah Provinsi Riau termasuk cukup baik,” kata Heri.
Dari hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 (yang diukur pada TA 2024), skor Provinsi Riau mencapai 74,55. Skor ini mengalami kenaikan sebesar 1,92 poin dibanding IDI sebelumnya. Skor IDI Riau menduduki peringkat 26 dari 34 provinsi, dan memiliki kategori Sedang (skor 60 – 80).
Selain pembahasan Pilkada dan indeks demokrasi, Heri juga membahas terkait implementasi Indentitas Kependudukan Digital (IKD) yang mencapai 17%. Angka tersebut perlu upaya peningkatan kedepannya. (R1)
Komentar