Kabanjahe, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes. dan Wakil Bupati, Komando Tarigan, S.P., mengikuti kegiatan entry meeting serentak pemeriksaan interim laporan keuangan pemerintah daerah se-Sumatera Utara Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Kamis (19/2/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Sumatera Utara.
Dalam kegiatan tersebut, dihadiri langsung Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, bersama Wakil Bupati Komando Tarigan, S.P, yang mengikuti jalannya entry meeting secara daring sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Turut hadir Inspektur Kabupaten Karo, Sodes Sembiring, SE, M.Si, serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Entry meeting ini menjadi tahapan awal pemeriksaan interim yang bertujuan memastikan kesiapan dokumen, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Bupati Karo, Antonius Ginting menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen penuh mendukung proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui pemeriksaan ini, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan guna menunjang pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ucapnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah secara tertib dan bertanggung jawab guna mendukung pelayanan publik yang optimal serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Entry Meeting BPK se-Sumut, Surya Minta OPD Penuhi Dokumen dan Data yang Dibutuhkan
Pada kesempazan itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta pemerintah kabupaten/kota bersikap kooperatif dalam proses audit yang dilakukan BPK RI.
Ia menegaskan pentingnya membantu tim pemeriksa dengan menyediakan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.
BPK RI telah memulai pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 sejak 18 Februari 2026.
Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung hingga 26 Maret 2026 dan bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Saya minta agar berkomunikasi aktif dan responsif terhadap pemenuhan dokumen dan data terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang diperlukan tim pemeriksa,” kata Surya saat Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim LKPD se-Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (19/2/2026).
Surya berharap Pemda yang sebelumnya belum meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat memperoleh predikat tersebut pada LKPD 2025, sehingga tata kelola keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara terus meningkat.
“Diharapkan ke depannya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih akuntabel dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas kerja profesional dan independennya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang mengatakan bahwa audit tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Ia juga berharap melalui audit ini risiko pengelolaan keuangan Pemda dapat dimitigasi.
“Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang,” kata Paula.
Pada kegiatan Entry Meeting tersebut, Wagub Sumut didampingi Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, OPD terkait, serta jajaran BPK RI Perwakilan Sumut.
Turut hadir para bupati/wali kota, sekretaris daerah, dan OPD terkait dari pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. (R1)
Komentar