Oleh: Senopati Al Islami, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Sidikalang
Sidikalang, Karosatuklik.com – Secara simbolis Presiden RI Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 kepada 14 Kementerian/Lembaga (K/L) di Istana Negara pada tanggal 1 Desember 2022.
DIPA disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jadi, DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang memuat informasi berupa satuan terukur, berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada satuan kerja. Alokasi anggaran yang terdapat di dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi bagi masing-masing satuan kerja pemilik DIPA yang tidak boleh dilampaui dan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.
Sebagai langkah awal tindak lanjut penyerahan DIPA yang dilakukan di Istana Negara, KPPN Sidikalang telah melaksanakan Penyerahan DIPA Petikan TA 2023 pada tanggal 8 Desember 2022.
Penyerahan DIPA dilakukan secara langsung oleh Kepala KPPN Sidikalang kepada Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja instansi vertikal di wilayah kerjanya yang berjumlah 50 satker. Kegiatan ini menjadi komitmen bersama untuk mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan APBN 2023 sejak awal tahun anggaran demi mendukung kesiapan menghadapi tantangan perekonomian.
Alokasi belanja negara untuk TA 2023 di wilayah kerja KPPN Sidikalang sebesar Rp3.064 miliar. Sebesar Rp395 miliar dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat (K/L) pada 50 satker, meningkat Rp29 miliar atau naik 8 persen dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp366 miliar.
Belanja K/L ini terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Alokasi belanja K/L diarahkan semakin berkualitas melalui belanja yang semakin efektif, efisien, produktif, dan memiliki daya ungkit pada perekonomian.
TKDD Mengalami Peningkatan 223% Persen
Selain penyaluran alokasi belanja K/L, KPPN Sidikalang juga melakukan penyaluran TKDD kepada 3 Pemerintah Daerah kabupaten, meliputi: Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat. Untuk TKDD dialokasikan sebesar Rp2.669 miliar, mengalami peningkatan sebesar 223% jika dibandingkan TA 2022 yang hanya sebesar Rp827 miliar.
Penyaluran TKDD mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan mulai TA 2023 KPPN melakukan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten/kota pada wilayah kerjanya. Alokasi TKDD yang disalurkan melalui KPPN Sidikalang terdiri dari DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa.
Alokasi TKDD masing-masing kabupaten terdiri dari: Kabupaten Karo sebesar Rp1.193 miliar, Kabupaten Dairi sebesar Rp997 miliar, dan Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp477 miliar. Alokasi TKDD ini sendiri diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Dengan dilaksanakannya penyerahan DIPA Petikan TA 2023 kepada seluruh satker di wilayah kerja KPPN Sidikalang, diharapkan masing-masing satker melakukan tindak lanjut agar APBN dapat dilaksanakan segera di awal tahun. Dengan pelaksanaan APBN sesegara mungkin, masyarakat bisa merasakan manfaatnya langsung dan mendorong pemulihan perekonomian di lingkungan sekitar secara maksimal.
Kualitas Belanja Negara Perlu Dilakukan Perbaikan Terus Menerus
Belanja negara yang baik sangat penting demi tercapainya tujuan tersebut, sehingga kualitas belanja negara senantiasa perlu dilakukan perbaikan terus menerus. Dari sisi perencanaan, perencanaan anggaran yang matang harus dilakukan sedini mungkin, mendetail, dan sesuai dengan kondisi lapangan sehingga meminimalisir sisa anggaran berlebihan akibat tidak dapat dilakukan penyerapan sudah menjadi syarat wajib.
Di sisi pelaksanaan, pelaksanaan anggaran yang semakin efektif, efisien, produktif berdasarkan tata kelola yang baik dan tanpa korupsi menjadi kunci.
Sebagaimana arahan penutup Presiden dalam sambutannya pada kegiatan Penyerahan DIPA di Istana Negara, Presiden mendorong percepatan realisasi belanja di APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya belanja modal dan belanja sosial. Oleh karena itu, KPPN Sidikalang mendukung penuh seluruh satker untuk melakukan akselerasi belanja negara sejak awal tahun anggaran. (Penulis: Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Sidikalang)
Baca juga:
- Ketua MPR Bersama Kementerian/Lembaga Terima DIPA TA 2022 dari Presiden Joko Widodo
- Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2022
- Bupati Franc Bernhard Tumanggor Terima DIPA dan TKDD Tahun 2023 dari Gubernur Edy Rahmayadi
- Bupati Karo Cory Sebayang Terima DIPA dan TKDD Tahun 2023, Komitmen Gunakan Untuk Kesejahteraan Rakyat!
- Sri Mulyani Coret Kader Parpol yang Kebelet Jadi Petinggi BI, OJK dan LPS
- Online Shopping pada Sektor Publik, Why Not? Oleh: Elisa – Kepala Seksi Bank KPPN Sidikalang
