Jakarta, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Flores Timur serta Pemutakhiran Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Kamis (21/8/2025).
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan diikuti sejumlah pejabat, antara lain Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan kepala daerah terdampak bencana.
Dalam arahannya, Menko PMK menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pasca bencana di 11 daerah yang memiliki riwayat bencana besar. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar daerah masih menghadapi pemulihan, sementara dokumen R3P yang berlaku tiga tahun telah habis masa berlakunya.
“Kita sepakat ini perlu ditindaklanjuti agar penanganan pasca bencana di 11 daerah ini bisa segera tuntas semaksimal mungkin, sebisa mungkin dengan segala keterbatasan yang ada,” ujar Pratikno.
Lebih lanjut, Pratikno menyampaikan bahwa BNPB bersama Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi lapangan, termasuk scoring kebutuhan, untuk menentukan besaran hibah bagi masing-masing daerah.
Pendanaan akan disalurkan melalui hibah ke daerah dan dimungkinkan ditambah melalui program sektoral kementerian teknis.
“Walaupun bencananya telah lama, tetapi penyelesaian perumahan, infrastruktur, akses pendidikan, kesejahteraan, dan mata pencaharian masyarakat harus tetap kita pikirkan,” tegasnya.
Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa bencana di 11 daerah tersebut tergolong besar sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi belum sepenuhnya selesai.
Ia mencontohkan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang memaksa ribuan warga direlokasi, namun masih menyisakan kebutuhan infrastruktur tambahan.
“Ini sudah lewat 3 tahun, tapi masih ada hal yang belum tuntas. Makanya mereka mengajukan dukungan. Supaya punya payung hukum, kekurangan akan di dukung melalui Kemenkeu yang akan memberikan hibah,” ungkap Suharyanto.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Karo Antonius Ginting di dampingi Kepala Pelaksaba BPBD Karo, Juspri M Nadeak juga menyampaikan langsung sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian, terutama terkait penyelesaian infrastruktur bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung.
“Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat yang terus mengawal penyelesaian pasca bencana,” tuturnya
“Namun hingga kini masih ada kebutuhan mendesak, khususnya infrastruktur dasar dan sarana pendukung kehidupan masyarakat di kawasan relokasi. Harapan kami, melalui pemutakhiran R3P ini, kebutuhan Kabupaten Karo dapat segera difasilitasi,” harap Bupati Antonius Ginting.
Seperti Mengurai Benang Kusut
Sebagai informasi, korban erupsi gunung Sinabung di lokasi hunian tetap (huntap) tahap III di Siosar merasa ‘ditelantarkan’ oleh pemerintah. Pasalnya, sekitar 500 Hektar (Ha) Lahan Usaha Tani (LUT) yang telah dijanjikan kepada warga untuk bercocok tanam, hingga kini belum terealisasi.
Dampaknya, sebanyak 892 unit rumah yang diperuntukkan bagi warga Desa Sigarang-garang, Desa Sukanalu, Desa Mardinding, dan Dusun Lau Kawar, hingga kini belum ditempati. Padahal, pembangunan huntap relokasi tahap III ini sudah rampung sejak tahun 2020 lalu.
Berdasarkan data yang di peroleh Redaksi Karosatuklik.com, sebanyak 333 kepala keluarga warga Desa Sukanalu terpaksa tinggal terpisah-pisah. Selain faktor tidak tersedianya Lahan Usaha Tani (LUT), kondisi real, di perparah belum tersedianya sejumlah fasilitas umum di Siosar seperti rumah ibadah, sekolah, dan Puskesmas.
Permasalahan hunian tetap (huntap) tahap III di Siosar memang pelik dan kompleks, bahkan seperti mengurai benang kusut. Sudah berkali kali perwakilan dari 892 KK dari Desa Sigarang-garang, Desa Sukanalu, Desa Mardinding, dan Dusun Lau Kawar, mendatangi DPRD Karo dan Kantor Bupati, namun hingga kini permasalahan LUT, kelayakan Huntap serta sejumlah fasilitas umum di Siosar belum kunjung tuntas, namun anehnya di sisi lain di sejumlah lokasi terjadi penebangan liar yang menjadi sorotan sejumlah pihak.
“Selain rumah yang sudah siap dibangun namun jauh dari kata layak, lahan usaha tani juga tidak ada. Sampai kapan kami hidup begini,” keluh pengungsi belum lama ini di Gedung DPRD Karo.
Persoalan belum selesai disitu, muncul lagi persoalan baru, ada sejumlah rumah yang tidak lagi memiliki atap. Selanjutnya, kerusakan bohlam yang mengakibatkan lampu jalan tidak berfungsi dan banyaknya pipa air yang bocor dan rusak juga belum kunjung di perbaiki.
Deretan derita pengungsi korban erupsi gunung Sinabung di lokasi huntap tahap III di Siosar terus bertambah dan mereka mendesak agar pemerintah menyediakan jatah hidup (jadup) dan sewa lahan. Hal ini disebabkan pengadaan LUT seluas 480,11 Ha bagi pengungsi yang dikerjakan oleh BPBD, masih terkendala muncul lagi persoalan lama, yakni klaim oleh warga Desa Partibi Lama.
Klaim oleh warga Desa Partibi Lama ini juga sudah lama menggantung tanpa adanya kejelasan dan ketegasan dari Pemkab Karo.
Untuk diketahui, huntap relokasi tahap III diperuntukkan bagi 3 desa dan 1 dusun di antaranya, Desa Sukanalu berjumlah 368 unit, Desa Sigarang-garang 248 unit, Desa Mardinding 258 unit dan Dusun Lau Kawar 18 unit. Saat ini, huntap tersebut baru dihuni sekitar 70 kepala keluarga yang tersebar di seluruh huntap.
Untuk mengingatkan kembali, anggaran biaya land clearing atau pembukaan lahan tanah untuk pertanian dalam penyiapan LUT pengungsi relokasi tahap III sebesar Rp17.678.708.787. Anggaran ini ditampung pada APBD TA 2020 dengan perusahaan pemenang/pelaksana yakni PT Mega Mulia Mas. (R1)
Baca Juga:
- Bupati Karo Hadiri Rapat Percepatan Relokasi Tahap III Pengungsi Sinabung di Jakarta
- 12 Tahun Tak Tuntas, 500-an Pengungsi Sinabung Geruduk Kantor Bupati Karo
- Penyiapan LUT Untuk Korban Erupsi Sinabung Terancam Gagal, Masyarakat Desa Portibi Lama Ngotot Pertahankan Tanah Ulayat Mereka!
