Jakarta, Karosatuklik.com – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan nomor urut 3, Mahfud MD menyerang kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat putaran keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024). Beberapa kebijakan Jokowi yang diserang seperti lumbung pangan nasional (food estate) dan reforma agraria.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, sikap Mahfud dan Cak Imin yang menyerang Jokowi merugikan diri sendiri. Faktor utamanya karena keduanya merupakan pendukung pemerintah.
Cak Imin yang merupakan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempatkan beberapa kadernya untuk duduk di pemerintahan. Sementara itu, Mahfud MD menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan.
“Jadi menyerang Jokowi tidak relevan dan tidak bagus. Ini tentu tidak baik, Apa namanya, itu mengkritik diri sendiri,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Selasa (23/1/2024).
Ujang mengaku, publik akan mempertanyakan sikap Cak Imin dan Mahfud tersebut. Secara politik, serangan yang dilakukan Mahfud justru merugikan diri sendiri.
“Sesungguhnya merugikan paslon nomor urut 1 dan 3 sendiri karena publik akan mellihat mereka bagian dari pemerintah, PKB bagian dari pemerintah. Lalu juga Mahfud MD juga masih bagian dari pemerintah karena menko polhukam,” bebernya.
Sebelumnya Cak Imin dan Mahfud MD terlihat kompak menyerang kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terlihat dalam debat kedua Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).
Kekompakan itu terlihat saat Mahfud menanyakan pendapat Cak Imin soal food estate yang dinilainya gagal. Saat itu, Mahfud menyinggung soal kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Bahkan, penggundulan hutan Indonesia tertinggi di dunia.
“Apakah Pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Greenpeace?” tanya Mahfud.
Menurut Cak Imin, kunci sukses menghentikan deforestasi adalah penghijauan. “Yang patut untuk bisa menjadi alat ukur dari seluruh rencana mengurangi deforestasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestasi,” tuturnya.
Terkait hal itu, Cak Imin mengaku setuju. “Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk melakukan itu,” ucapnya.
Cak Imin kemudian menyinggung soal pangan nasional. Menurut dia, petani kerap diabaikan. “Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja, kenapa tidak melibatkan petani malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, juga tidak melibatkan petani bahkan merusak keanekaragaman hayati kita,” bebernya.
Dia menegaskan, hal itu terkait keberpihakan terhadap rakyat dan pembangunan. “Menurut saya ini soal keberpihakan Pak Mahfud. Keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan. Kita tidak akan main-main dengan soal ini. Ini soal nasib generasi,” ungkapnya.
Mentan Pastikan Program Food Estate Tidak Gagal dan Berjalan Sesuai Target
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program lumbung pangan atau food estate bukanlah proyek yang gagal. Beberapa proyek food estate yang tengah dilaksanakan di berbagai daerah, menurutnya, telah berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan.
“Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya, kita memiliki 10 juta hektare lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk pertanian. Sekarang, kita sedang menggarapnya, butuh proses dan teknologi agar lahan tersebut menjadi produktif,” ujar Andi di Jakarta pada Senin (21/1/2024)
Mentan menunjukkan contoh kesuksesan food estate di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektare. Selain itu, food estate di Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektare telah berhasil panen komoditas hortikultura.
Di Kalimantan Tengah, telah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan yang mampu menghasilkan panen padi dengan produktivitas mencapai 5 ton per hektare. Hal yang sama terjadi di Sumba Tengah (NTT) dan Kabupaten Keerom (Papua) yang berhasil panen jagung di lahan seluas 500 hektare.
“Food estate tersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kami terus memantau lahan tersebut,” tambahnya.
Menteri Amran juga menyatakan bahwa sektor pertanian akan selalu menjadi penyangga ekonomi nasional dan dapat menekan tingkat inflasi. Pada 2017, sektor pertanian bahkan berhasil menurunkan inflasi sebesar 1,26%, mendapatkan apresiasi dari Badan Pangan Dunia (FAO).
Indonesia telah mencapai swasembada bawang merah sejak 2016 dan bahkan pada 2017 mulai mengekspor bawang merah ke enam negara, termasuk Thailand. Swasembada beras juga berhasil dicapai pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Beberapa komoditas lainnya seperti jagung, telur, dan ayam juga mencapai swasembada pada 2018.
“Saya ingin mengingatkan bahwa pertanian bukan hanya menjadi bahan diskusi, tetapi harus dikerjakan. Turun ke lapangan, itulah yang kami lakukan di Kementan,” tegasnya.
Isu food estate memang menjadi perbincangan hangat, khususnya setelah debat kedua cawapres, Minggu (21/1/2024). Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kompak menyebut food estate sebagai proyek gagal.
“Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener saja, rugi dong kita,” kata Mahfud.
“Food estate mengabaikan petani kita merugikan masyarakat adat kita. Hasilkan konflik agraria bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” kata Cak Imin.
Sementara cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyebut food estate merupakan program jangka panjang, sehingga tidak bisa diukur dalam waktu dekat. Diketahui, program food estate berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, capres pendamping Gibran.
“Memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu program jangka panjang, tidak bisa diukur sekali panen, dua kali panen, tiga kali panen. Panen pertama, kedua, dan ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Petani pasti paham. Setelah panen keenam, ketujuh, kedelapan baru hasilnya terlihat bagaimana,” kata Gibran.
Menteri LHK Bantah Data Mahfud Soal 12,5 Juta Ha Hutan di Indonesia Deforestasi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya membantah data yang dipaparkan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD soal deforestasi hutan yang terjadi di Indonesia. Mahfud keliru dalam mengalkulasikan data sehingga yang dipaparkan dalam debat cawapres berlebihan.
Dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024), Mahfud menyebut jumlah deforestasi hutan mencapai 12,5 juta hektare.
“Saya harus mengatakan bahwa data itu salah. Saya bisa kasih tahu data yang sebenarnya. Kalau dipakai sejak 2013, ada persoalan konsep dan ada persoalan bagaimana membaca data,” ujar Siti saat ditemui wartawan di Kementerian LHK, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).
Siti menjelaskan, angka deforestasi hutan di Indonesia pada 2013 mencapai 730 ribu hektare. Kemudian pada 2015, angka deforestasinya bertambah menjadi 1,09 juta hektare.
“Jadi dari 0,73 juta hektare naik ke 1,09 juta hektare itu karena bencana El Nino pada 2015. Kemudian pada 2016 turun jadi 630 ribu hektare, dilanjutkan 2017 menjadi 480 ribu hektare, 2018 jadi 440 ribu hektare,” bebernya.
“Pada 2019, Indonesia kembali mengalami El Nino tetapi tidak separah 2015. Angka deforestasinya menjadi 460 ribu. Sekarang, pada 2022, kita hanya deforestasi 104 ribu hektare,” tambahnya.
Siti pun mempertanyakan soal data yang disampaikan Mahfud, yakni 12,5 juta hektare lahan mengalami deforestasi. Padahal data Kementerian LHK tidak menunjukkan hal tersebut, serta tidak konkret untuk dijumlahkan begitu saja.
“Jadi penegasannya itu, tadi bayangin saja 700 ribu hektare. Ini enggak bisa data kumulatif dengan data tahun selanjutnya. Misalnya tahun ini ada 600 ribu hektare lahan mengalami deforestasi, tahun depannya menjadi 900 ribu. Tidak bisa ditambahin begitu, 600 ribu tambah 900 ribu hektare, kan enggak, tempatnya masih sama. Artinya angka deforestasi yang bertambah hanya 300 ribu hektare,” terangnya.
Bahkan, Siti menjelaskan penurunan angka deforestasi di Indonesia mendapat apresiasi di sejumlah lembaga internasional, termasuk perdana menteri Norwegia pada saat acara COP28.
“Kita Indonesia ini enggak main-main kalau deforestasi. Penurunannya mencapai 65 persen dari tahun lalu ke tahun sebelumnya, atau pada 2022,” tegasnya.
Lebih lanjut, Siti mengatakan, pihaknya terus mengontrol angka deforestasi di Indonesia dengan mengimbau perusahaan atau setiap proyek di satu kegiatan untuk melakukan konsep zero deforestasi.
“Kita kan masih membangun jalan. Kita masih memberikan perumahan dan itu enggak bisa dibilang deforestasi karena ada penanamannya kembali, deforestasinya ada dan lain-lain. Jadi perkiraan saya ke depan malah angkanya akan lebih baik lagi dari yang sekarang,” pungkas Siti.
Sebelumnya, Mahfud melontarkan kritik terkait kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia yang cukup masif dalam 10 tahun era pemerintahan Presiden Jokowi. Mahfud yang juga menjabat sebagai menko polhukam itu menyebut angka deforestasi di Indonesia sudah mencapai 12,5 juta hektare.
“Saya mencatat juga tambang ilegal 2.500 (Izin Usaha Pertambangan/IUP) tetapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi hutan 12,5 (juta) hektare hutan kita,” ujar Mahfud saat Debat Cawapres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Dia turut menganalogikan, luas 12,5 juta hektare deforestasi hutan ini setara dengan 23 kali luas Pulau Madura, bahkan lebih besar dari luas wilayah Korea Selatan. “Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi 10 tahun,” tutur Mahfud. (Sumber: BeritaSatu.com)
Komentar