Kabanjahe, Karosatuklik.com – Pemerintah Indonesia terus mengedepankan peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Di tengah situasi global yang sarat ketidakpastian, seperti meningkatnya tensi geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan fluktuasi harga komoditas, kebijakan fiskal dirancang secara ekspansif, terarah, dan terukur.
Menyikapi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan sinkron dengan kebijakan nasional.
Hal ini ditegaskan Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr.dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, saat mengikuti rapat virtual (Zoom Meeting) mengenai Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah.
Rapat berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti langsung dari ruang Karo Command Center, lantai satu Kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting Kabanjahe, Kamis (08/01/2026).
Turut hadir, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karo, Sri Harmonista Br Kaban, ST, M.Eng, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, Hendra Mitcon Purba, ST, M.Si.
Rapat yang diikuti tersebut berfokus pada pembahasan pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD) dan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan fiskal nasional dengan target-target pembangunan di tingkat daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo menyampaikan bahwa Kabupaten Karo berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dari dana TKD dapat diserap secara optimal dan tepat sasaran.
“Sinergi fiskal ini sangat krusial, terutama di awal tahun anggaran 2026. Kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan APBD sejalan dengan arahan pusat, sehingga percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Karo dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Sekda di sela-sela kegiatan.
Ia juga menekankan komitmen Pemkab Karo dalam mendukung program penguatan fiskal tersebut.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan, Pemkab Karo terus berupaya menggali potensi sektor unggulan, memperluas basis pajak daerah, serta melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Selain membahas teknis penyaluran dana, rapat tersebut juga menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap regulasi terbaru mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemkab Karo berharap seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karo dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta menjaga transparansi.
Dengan adanya sinergi yang kuat, diharapkan kendala administratif dalam penyaluran dana transfer dapat diminimalisir, sehingga program-program strategis daerah, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan, dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Karo sejak awal tahun.
Kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dengan demikian, daerah diharapkan tidak terlalu bergantung pada transfer pusat, tetapi mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat. Tujuannya agar kemandirian fiskal daerah semakin terwujud dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (R1)
Baca Juga:
- Pemkab Karo Sosialisasi Era Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Katalog Elektronik V6
- Cegah Silpa, Bupati Antonius Ginting Pimpin Rakor Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Karo
- Kemenko Polkam: Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Termasuk Informasi Berkala yang Wajib Diumumkan
