Sumatera Utara Masuk Provinsi Dengan Inflasi Terendah di Indonesia

Sumut1978 x Dibaca

Medan, Karosatuklik.com – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masuk ke dalam provinsi dengan inflasi terendah, yakni 2,25% (y/y) pada Desember tahun 2023. Sementara inflasi nasional pada Desember 2023 (y/y)tercatat 2,61%.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2024 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin bersama seluruh gubernur se-Indonesia melalui zoom, Rabu (3/1/2024).

“Ada 10 provinsi dengan inflasi gabungan kota terendah yakni Sulteng, DKI, Kalbar, Sulbar, Sumbar, Sumut, Kaltara, Kalsel, dan NTT. Dan yang terendah adalah Aceh. Ada pula provinsi yang tertinggi dengan nilai inflasi di atas 3%, tentunya ini menjadi atensi kepada para kepala daerahnya, bagaimana menjaga stabilitas daerahnya. Untuk sepuluh daerah yang inflasinya terendah, terima kasih,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Rakor Pengendalian inflasi, kata Tito, bertujuan memberi atensi kepada daerah yang memiliki angka inflasi tinggi, serta memaparkan beberapa upaya dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Dari paparan yang dilakukan oleh Kementan, Bulog, Satgas Pangan, Kemendag, TNI, Kejaksaan, Kepala Staf Kepresidenan, ada beberapa hal yang menjadi isu utama, yakni terkait stabilisasi bahan pokok. Hal ini menyangkut tentang produksi dan kebutuhan masyarakat.

Usai melihat paparan dari Rakor pengendalian inflasi, Pj Gubernur Sumut Hassanudin yang mengikuti Rakor secara daring di Ruangan Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, menyampaikan sangat bersyukur atas kolaborasi dan koordinasi yang dilakukan TPID Sumut. Sehingga inflasi dapat terkendali dengan baik.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Nurul Hasanudin menyebutkan, komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Desember 2023, antara lain beras, cabai merah, rokok kretek filter, akademi/perguruan tinggi, gula pasir, emas perhiasan, dan angkutan udara.

Ia menyarankan, agar Sumut menyediakan tempat penampungan untuk produk tanaman musiman seperti cabai dan tomat. Menurutnya dengan adanya tempat penampungan tersebut diharapkan mampu mengendalikan harga komoditas yang panennya musiman.

“Ini nantinya strategi di pertanian. Untuk BPS Sumut sendiri, pada hitungan Januari 2024 akan ada penambahan IHK yang tadinya hanya lima IHK, nanti menjadi delapan. Penambahannya ada Karo, Labuhanbatu, dan Deliserdang,” ujarnya. (R1)

Komentar