Tepat Waktu Sampaikan LKPD 2025 ke BPK Sumut, Bupati Karo Targetkan WTP 7 Kali Berturut turut

Medan, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, menyerahkan secara resmi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 Kabupaten Karo yang diterima langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (31/03/2026).

Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, M.M, Sekretaris Dewan, Eva Angela S, SS, MM, Inspektur Kabupaten Karo, Sodes Sembiring, SE, M.Si, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo, Sri Harmonista Br. Kaban, S.T., M.Eng, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Dr. Drs. Eddi Suranta, M.Pd.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, yang berlangsung pukul 15.30 Wib s/d 16.30 WIB di Kantor BPK Perwakilan Sumut.

Tercatat lima pemerintah daerah yang menyerahkan laporannya secara bersamaan, yakni Kabupaten Karo, Nias Barat, Simalungun, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Sibolga.

Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang, sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasinya atas ketepatan waktu penyerahan laporan ini.

“Kami memberi apresiasi komitmen para Kepala Daerah, termasuk dari Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Simalungun, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Sibolga, yang telah menyampaikan LKPD Unaudited tepat waktu,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, sesuai amanat undang-undang, penyerahan LKPD ini adalah langkah awal bagi kami untuk melakukan pemeriksaan terperinci guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruw, mewakili Kepala Daerah yang hadir, menyatakan bahwa penyusunan laporan ini telah dilakukan dengan maksimal meskipun menghadapi berbagai tantangan administratif.

“Penyampaian LKPD ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat,” sebutnya.

“Kami berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan di daerah kami, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan atau ditingkatkan kualitasnya,” ungkapnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Setelah tahap ini, tim pemeriksa BPK akan segera turun ke lapangan untuk memulai proses audit rinci selama dua bulan ke depan, dimulai dengan entri meeting Kamis 2 April 2026 yang akan dihadiri oleh Kepala Daerah seluruh Indonesia melalui zoom meeting.

Bupati Karo Targetkan WTP ke 7 Kali Berturut Turut

Sementara itu, dokumen LKPD diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima.
Bupati Karo, Antonous Ginting mengatakan, penyampaian LKPD Pemkab Karo dilakukan tepat waktu, yakni tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2025, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“LKPD bukan sekadar laporan rutin. Kami berharap melalui audit yang dilakukan BPK, Kabupaten Karo dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan hingga penyerahan laporan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Karo dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta efisien.

Dengan capaian enam kali opini WTP secara berturut-turut, Bupati Karo berharap pendampingan dari BPK tetap berlanjut guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

“Harapan kami, capaian WTP ke depan dapat menjadi dasar untuk mewujudkan Kabupaten Karo yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (R1)