Jakarta, Karosatuklik.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan partainya tidak akan mengajukan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Padahal, nama AHY sempat ikut diperbincangkan sebagai salah satu kandidat yang berpeluang mengisi kursi wakil presiden. Namun, Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tegaskan, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY dalam konferensi pers di Auditorium DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
AHY mengatakan, keputusan tersebut sudah dibicarakan dengan SBY melalui sambungan video call. Saat itu, Presiden ke-6 RI tersebut tengah dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Menurut AHY, Demokrat menghormati mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila terjadi kekosongan jabatan.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam hal ini,” ujarnya.
Meski tidak mengajukan nama, AHY tidak menyampaikan penolakan apabila Prabowo nantinya memiliki pertimbangan sendiri mengenai figur yang akan diusulkan. Ia hanya menegaskan sikap resmi Demokrat untuk tidak ikut mengajukan calon.
AHY juga meminta masyarakat tidak terburu-buru berspekulasi mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran. Menurutnya, proses pengisian jabatan wakil presiden harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi tanpa mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut,” tuturnya.
“Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegas AHY.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Keputusan Demokrat untuk tidak mengajukan nama menambah daftar partai koalisi yang memilih menyerahkan pengisian kursi wakil presiden kepada Prabowo. Sebelumnya, Partai Golkar juga menyatakan tidak akan mengusulkan calon pengganti Gibran. (Inilah.com)
