Salak, Karosatuklik.com – Sehat Berutu salah satu warga Desa Cikaok Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu (STTU Julu) mengaku kecewa melihat kinerja Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, karena banyak aset bernilai puluhan miliaran justru dibiarkan terbengkalai.
Sehat Berutu, yang berdomisili di Desa Cikaok tersebut menuding manajemen tata kelola Plt Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, A. Banurea, lemah, pasalnya, banyaknya aset berharga yang menjadi tanggungjawabnya dibiarkan terbengkalai, kecamnya, Sabtu,(20/01/2024) di Cikaok.
Kondisi aset daerah terlantar dan tidak terawat itu sangat disayangkan oleh warga setempat. Ia meminta Pemkab Pakpak Bharat agar mengelola aset daerah secara baik.
Ia mencontohkan aset Dinas Pertanian yang tidur, seperti Kolam Balai Benih Ikan (BBI) Cikaok, Sejuta Gambir di Desa Penanggalan Mbinanga Boang, serta perumahan dan peralatan.
“Bukan cuma itu, banyak lagi aset Pemerintah yang dibiarkan tidak produktif di berbagai tempat. Itu sesuai hasil temuan dan investigasi lapangan. Sangat disayangkan sejumlah aset milik pemerintah yang dibangun melalui APBD Pakpak Bharat, dibiarkan seperti barang rongsokan. Maka dari itu, kita menuding daya kelola Plt Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat mandul,” ungkapnya.
Tak Enak Dipandang Mata
“Sebagai warga, kita sangat menyayangkan aset daerah itu dibiarkan tidak terurus, padahal memiliki anggaran untuk perawatannya. Jadi kenapa dibiarkan terlantar. Tak enak dipandang mata karena diselimuti semak,” ujarnya saat ditemui media ini.
Sehat Berutu berpendapat jika Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat dapat mengelola dengan baik, maka dipastikan dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus bisa menyerap lapangan kerja bagi warga masyarakat, ucapnya.
“Yang pasti bila aset dikelola dengan baik, sangatlah berdampak positif dan produktif bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Selanjutnya, terkait banyaknya aset yang mangkrak atau terbengkalai, Jurnalis Karosatuklik.Com Mencoba mengkonfirmasi Plt. Kepala Dinas Pertanian melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini di terbitkan Plt Kepala Dinas Pertanian belum menjawab konfirmasi tersebut, sehingga belum diketahui apa penyebab aset pemerintah yang bernilai ekonomi itu dibiarkan terlantar seperti tak bertuan.
Padahal kita tahu, Kementerian Keuangan RI setiap tahun melakukan Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) atau milik daerah sebagai bentuk perlindungan atas aset negara guna memberikan kepastian hukum dan pengamanan dari pihak tidak bertanggung jawab.
“Artinya, aset daerah harus dapat menjadi tempat yang mendukung produktivitas perekonomian masyarakat dan daerah termasuk sebagai wadah pengembangan startup dan usaha kecil dan menengah (UKM),” ungkapnya.
Untuk itu, Sehat Berutu meminta kepada Bupati Pakpak Bharat segera mengevaluasi kinerja Plt Kepala Dinas Pertanian yang bobrok supaya masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tidak dirugikan. (WES)
Baca Juga:
- Pemkab Pakpak Bharat Raih Penghargaan Dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar
- Sosialisasi PP 94 Pemkab Pakpak Bharat, Bupati: ASN Harus Mampu Menjaga Integritas Diri
- Rakor Bersama KPK di Kantor Bupati Karo, Bupati Pakpak Bharat: Kami Komitmen Menjalankan Pemerintahan Bersih dari Korupsi
