Kabanjahe, Karosatuklik.com – Ratusan warga Desa Doulu dan Semangat Gunung, Kabupaten Karo, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe, Kamis (4/6/2026). Aksi dipimpin Koordinator Forum Masyarakat Doulu – Semangat Gunung, Monca Barus.
Warga menyampaikan aspirasinya yang intinya, merasa keberatan atas pergantian mandat pengelolaan retribusi objek wisata Air Panas Semangat Gunung yang dinilai dilakukan tanpa sosialisasi.
Mereka juga menyoroti pencabutan sepihak pembayaran PAD oleh dinas terkait, sementara SK mandat lama dinilai belum berakhir masa berlakunya.
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemkab Karo, warga mengajukan beberapa tuntutan. Intinya meminta pencabutan mandat baru, pengelolaan diserahkan ke musyawarah dua desa, dan evaluasi terhadap kebijakan Kadis Pariwisata.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo menyampaikan 3 komitmen:
- Tidak menerbitkan SK mandat pengelolaan retribusi kepada pihak mana pun sebelum ada kesepakatan bersama masyarakat.
- Mencabut SK mandat baru dan juga SK mandat sebelumnya.
- Menjadwalkan tindak lanjut melalui musyawarah dengan warga Doulu dan Semangat Gunung.
Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan ,SP dalam arahannya menegaskan, “Kebijakan yang menyangkut tanah dan air di Kabupaten Karo harus lahir dari musyawarah. Pemerintah hadir bukan untuk memutus, tapi untuk menjembatani. SK mandat kita cabut, sekarang mari duduk bersama cari solusi terbaik untuk warga dan wisatawan,” ucapnya.
Koordinator aksi, Monca Barus mengapresiasi langkah Pemkab Karo. “Kami tidak menolak retribusi, tapi minta dilibatkan. Air Panas ini sumber hidup warga kami. Kalau dikelola bersama, kami siap menjaga kamtibmas dan kenyamanan pengunjung dan wisatawan,” ujarnya.
Melalui kesepakatan ini, tata kelola pariwisata dan retribusi pemandian air panas di kawasan Semangat Gunung dan Doulu diharapkan dapat dievaluasi secara menyeluruh, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal demi kesejahteraan bersama.
Sebelumnya juga dikabarkan bahwa polemik pengutipan retribusi menuju objek wisata pemandian air panas di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, berbuntut panjang.
Bahkan pengutipan retribusi ini sudah lama menjadi sorotan tajam berbagai kalangan termasuk oleh wisatawan sendiri. Pengutipan berlapis dan saling klaim sungguh sangat memalukan bagi daerah ini dan hendaknya melalui aksi demo ini bisa diselesaikan tuntas oleh Pemkab Karo.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu diikuti masyarakat dari dua desa yang selama ini memiliki keterkaitan dengan pengelolaan akses menuju kawasan wisata air panas yang menjadi salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Karo.
Warga mendirikan tratak dan membawa berbagai spanduk serta perlengkapan dapur sebagai bentuk keseriusan mereka dalam memperjuangkan aspirasi terkait kebijakan yang dianggap menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Aksi massa diterima langsung oleh Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, serta Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit. Pengamanan aksi dilakukan oleh personel Polres Karo.
Koordinator aksi, Hermansyah Barus, membacakan enam tuntutan warga yang berfokus pada penerbitan mandat baru retribusi air panas Daulu-Semangat Gunung.
Adapun poin-poin yang menjadi sorotan masyarakat antara lain:
- Mandat retribusi lama atas nama Rikky Sinurat disebut belum berakhir, namun telah diterbitkan mandat baru.
- Warga mengaku telah membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Dinas Pariwisata setiap bulan, namun mandat tersebut dihentikan secara sepihak.
- Meminta Bupati Karo mencabut mandat baru dan menyerahkan penyelesaiannya melalui musyawarah kedua desa.
- Mendesak evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo.
- Menilai pemerintah daerah kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat di kedua desa.
- Meminta penyelesaian yang adil guna menghindari konflik sosial di tengah masyarakat.
Dalam orasinya, perwakilan warga menegaskan bahwa mereka siap bertahan di halaman Kantor Bupati Karo apabila tuntutan tidak mendapatkan respons yang jelas dari pemerintah daerah.
Karena itu, warga berharap pemerintah daerah dapat menyelesaikan polemik retribusi secara transparan, adil, dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan agar potensi konflik sosial dapat dihindari. (R1)
Komentar