Jakarta, Karosatuklik.com – Korea Selatan (Korsel) memberikan diskon bagi Indonesia dalam proyek jet tempur KFX/IFX yang bernilai 8,1 triliun won (Rp 97,6 triliun). Kedua negara patungan pada proyek tersebut.
Berdasarkan laporan Yonhap, Senin (15/11/2021), proyek KFX sangatlah signifikan bagi angkatan udara Korea Selatan. Indonesia membayar 20 persen dana untuk proyek KFX.
Defense Acquisition Program Administration (DAPA) dari Korsel berkata, Indonesia mendapat potongan 100 miliar won (Rp 1,2 triliun). Indonesia masih harus membayar 1,6 triliun won (Rp 19,2 triliun).
Pihak Korsel-Indonesia masih terus berdiskusi mengenai pembayaran, pasalnya Indonesia menunggak sekitar 800 miliar won (Rp 9,6 triliun).
“Indonesia mungkin kesulitan untuk langsung melunaskan pembayaran yang menunggak karena situasi yang sangat sulit, termasuk pandemi COVID-19,” ujar seorang pejabat DAPA.
“Tetapi negosiasi-negosiasinya telah berlanjut berdasarkan kepercayaan bersama,” pungkasnya.
Sementara di dalam negeri, industri kedirgantaraan nasional kini semakin berkembang pesat, salah satunya pesawat N219 yang terus dikembangkan demi menunjang kebutuhan transportasi dalam negeri.
Terkait hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Ayodhia G L Kalake melaksanakan kunjungan lapangan ke PT. Dirgantara Indonesia pada Jumat, (12/11) kemarin.
PT Dirgantara Indonesia selama ini aktif memproduksi alat kedirgantaraan khususnya pesawat terbang. Pesawat N219 merupakan pesawat komersial yang sedang dikembangkan yaitu dengan diproduksinya pesawat N219 jenis amphibi (N219A).
Pesawat ini dapat melakukan lepas landas dan pendaratan di permukaan air. Tentunya, pesawat ini begitu sesuai dengan karakteristik Nusantara sebagai negara kepulauan. Kemenko Marves sangat mendorong pengembangan pesawat N219 Amphibi ini karena kegunaaan sangat diperlukan bagi negara kepulauan seperti Indonesia.
“Pesawat ini telah diproduksi dengan mengedepankan TKDN, sehingga hasil karya dalam negeri ini tentu mendukung pengembangan konektivitas darat dan laut di indonesia,” kata Deputi Ayodhia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/11).
Fleksibilitas yang dimiliki pesawat ini mampu mencakup darat, danau dan sungai besar, hingga teluk dan laut. Selain itu, amphiport (airport untuk pesawat amphibi) dapat dibangun dengan lebih mudah dan murah dibandingkan dengan airport pada umumnya.
“Pesawat ini mampu dimanfaatkan untuk berbagai sektor, seperti layanan pariwisata, layanan perjalanan dinas pemerintahan, oil and gas company, layanan kesehatan masyarakat, SAR dan penanggulangan bencana, dan pengawasan wilayah Maritim,” ungkap Direktur Produksi PTDI Batara Silaban.
Masalah Anggaran
Di dalam negeri, masalah anggaran juga berdampak ke N219. Dalam perencanaan pengembangan sampai tahun 2024, anggaran tersebut dialokasikan melalui LAPAN dan BPPT.
Tetapi dengan adanya perubahan organisasi, LAPAN dan BPPT masuk kedalam organisasi BRIN, mempengaruhi perencanaan pengembangan yang sudah ditetapkan sampai tahun 2024 tersebut.
Selain itu permasalahan lain seperti tingkat korosif yang tinggi karena mendarat di laut. Kemenko Marves meminta PT. DI menginventarisasikan berbagai problematika yang ada, “Kami harap nantinya ada pertemuan lanjut antara PT. DI dan berbagai pihak, baik dengan BRIN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN,” ungkap Firdausi Manti, Asdep Industri Maritim dan Transportasi.
“Diharapkan industri kedirgantaraan Indonesia terus berkembang pesat dan mampu memperkuat industri dalam negeri demi masa depan bangsa,” tutup Deputi Ayodhia. (R1/Liputan6.com)
Baca juga:
1. Menhan Prabowo Hadiri Langsung Peluncuran Prototipe Jet Tempur KFX/IFX di Korsel
2. Prabowo Borong Dua Kapal Perang Frigat Arrowhead dari Inggris