Kepala Bakamla RI dan Panglima TNI Bahas Soal PP PKKPH

Nasional1399 x Dibaca

Jakarta, Karosatuklik.com – Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengadakan courtesy call kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa di Kantor Panglima TNI, Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (23/3/2022).

Selain bersilaturahmi, dalam kesempatan tersebut Aan juga melaporkan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia (PKKPH) oleh Presiden Joko Widodo pada 11 Maret 2022 lalu.

Aan menjelaskan bahwa PP tersebut akan mengatur kebijakan nasional yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut agar tidak akan ada lagi kebijakan atau aturan nasional yang saling tumpang-tindih di antara kementerian dan lembaga terkait.

Ia juga menyampaikan di dalam PP tersebut, Bakamla tidak mengambil alih wewenang siapapun, melainkan hanya bertindak sebagai koordinator bagi setiap kementerian dan lembaga yang memiliki peran dalam menyelenggarakan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Aan menjelaskan bahwa PP tersebut akan mengatur kebijakan nasional yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut agar tidak akan ada lagi kebijakan atau aturan nasional yang saling tumpang-tindih di antara kementerian dan lembaga terkait.

Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengadakan courtesy call kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa di Kantor Panglima TNI, Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (23/3/2022).

“Bakamla bersama teman-teman kementerian dan lembaga terkait, bersama-sama akan membuat kebijakan nasional tentang keamanan, keselamatan dan penegakan hukum, aturan penyelenggaraan operasi atau patroli nasional serta pembentukan sistem informasi maritim terintegrasi,” kata Aan dalam keterangan resmi Humas Bakamla RI pada Rabu (23/3/2022).

Menanggapi isi PP tersebut, Andika menyampaikan bahwa PP itu akan menjadi landasan untuk terciptanya sinergitas antar kementerian dan lembaga dan juga TNI.

Andika juga menegaskan bahwa TNI akan selalu siap untuk mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam kunjungan tersebut Aan didampingi Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama (Inhuker) Bakamla RI Laksda Bakamla I Putu Arya Angga Suardika dan Deputi Operasi dan Latihan (Opslat) Bakamla RI Laksma Bakamla Gusti Kompiang Aribawa.

Sementara itu, Jenderal TNI Andika Perkasa didampingi Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin dan Wakil Asisten Intelijen Panglima TNI Marsma TNI Tawakal S Sidik. (R1/PuspenTNI)