Luar Biasa! Bupati Franc Hibahkan Tanah Miliknya ke Pemkab Pakpak Bharat Untuk Lokasi Sekolah Unggul Rakyat

Pakpak Bharat, Sumut2754 Dilihat

Salak, Karosatuklik.com – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, resmi menghibahkan sebidang tanah miliknya kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Tanah seluas 5 hektar itu berada di Dusun Pangkalen, Desa Siempat Rube Empat ini diserahkan sebagai cikal bakal lokasi pembangunan Sekolah Unggul Rakyat yang akan dibangun oleh Pemerintah bersama Kementerian Sosial RI.

Kabupaten Pakpak Bharat menjadi salah satu daerah perioritas Pemerintah Pusat dalam program ini. Adanya program Pemerintah dibawah arahan Presiden Prabowo Subianto ini, disambut baik oleh Bupati Franc Bernhard Tumanggor, yang dengan segera menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang nantinya akan diperuntukkan bagi Pembangunan Sekolah Unggul.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menyampaikan mungkin ini saatnya, sesuai harapan kita untuk membangun Sumber Daya Manusia Pakpak Bharat yang unggul dan berkwalitas, tanah ini kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, sebutnya.

“Mari bahu membahu untuk mewujudkan Sekolah Unggul benar-benar ada di Pakpak Bharat, sekolah unggul yang nantinya akan mencetak anak-anak Pakpak Bharat yang unggul, ucap Franc beberapa waktu lalu,” ujar Bupati.

Gerak Cepat Bupati Diapresiasi

Penyerahan dokuemen kesiapan lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat, telah dilaksanakan hari ini oleh Kepala Dinas Sosial Pakpak Bharat, Supardi Padang, SP, MM, bersama Plt. Kepala Bappelitbangda Pakpak Bharat, Haryson F Sirumapea, M.Si, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Augusman Harapan Padang, ST, M.Si, Kepala Dinas PUTR Hub, Maringan Bancin, ST, MT, Kepala Bagian Hukum, Satri Lumban Gaol, SH, MH, diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico di Gedung Konverensi TMP Kalibata, Jakarta, Kamis (17/04/2025).

“Lahan seluas 5 hektar ini adalah lahan milik bapak Bupati, yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, sekarang kami hibahkan kepada Kementerian Sosial RI dengan harapan agar bisa diperuntukkan bagi pembanguan Sekolah Unggul Rakyat dimaksud,” ucap Supardi Padang.

“Gerak cepat Bapak Bupati menghibahkan tanah miliknya kepada Pemkab Pakpak Bharat untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ini patut diapresiasi dan sungguh luar biasa kepedullian beliau terhadap kemajuan pembangunan khususnya sektor pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat,” ungkap Kepala Dinas Sosial Pakpak Bharat, Supardi Padang.

Sekjen Kemensos, Robben Rico berjanji bahawa pihaknya akan segera menindak lanjuti kesdiaan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam program pembangunan Sekolah Rakyat ini.

Hal ini menurutnya terlihat dari kesiapan lahan yang telah disediakan oleh Pemerintah Pakpak Bharat untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat nantinya.

Harapan kita jelas, dari awal Bapak Presiden Prabowo ingin anak-anak di seluruh Indonesia tidak ada satu pun yang tidak bisa memperoleh akses pendidikan.

“Jika kita bicara tentang Kabupaten Pakpak Bharat, maka jelas harapan kita cuma satu nantinya, tidak ada lagi keluarga miskin di Kabupaten Pakpak Bharat,” tegasnya.

Sekolah Rakyat merupakan Program Strategis Pemerintah yang menyediakan pendidikan dalam format sekolah berasrama (Boarding School). Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam memutuskan mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

Skema Rekrutmen Guru dan Pendanaan Sekolah Rakyat

Sebagai informasi, Pemerintah akan mengoperasikan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026 untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA). Sebagai persiapan, sekolah yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) itu mulai melakukan proses rekrutmen guru pada 1 April 2025.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh mengatakan pihaknya mencari dan menyeleksi guru yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki empati sosial untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

Nuh menjelaskan pihaknya hanya akan menyeleksi para calon guru yang sudah memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang diutamakan masih berstatus prajabatan atau belum memiliki penempatan di sekolah mana pun.

Meskipun para calon guru sudah lulus PPG, kata dia, pihaknya tetap melakukan tes.

“Kami ingin tahu para guru itu punya empati sosial, tidak hanya kompetensi akademik yang bagus,” ujar Nuh usai Rapat Pleno Persiapan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Maret 2025.

Nuh menyebutkan pihaknya juga akan mencari guru yang transformatif agar mampu menumbuhkan kepercayaan diri para murid Sekolah Rakyat yang merupakan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Dia mengatakan Tim Formatur beserta Satgas Sekolah Rakyat sudah memetakan persebaran sekitar 60 ribu guru PPG Prajabatan berdasarkan kedekatan lokasi domisili masing-masing dengan Sekolah Rakyat.

Hal itu, kata dia, untuk mengefisiensikan mobilitas mereka ketika nantinya sudah lolos seleksi menjadi guru di Sekolah Rakyat, sehingga tidak perlu mencari rumah tinggal sementara (kos) ataupun menghabiskan waktu cukup lama untuk perjalanan pergi pulang ke sekolah.

Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.

Menurut Mensos, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA, tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Lulusan sekolah rakyat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi. (WES)

Komentar