Jakarta, Karosatuklik.com – Kuasa parpol di negeri ini amat besar. Semua lini kekuasaan tak luput dari campur tangannya. Mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif bahkan lembaga independen sekalipun. Tak ada lembaga lain punya kuasa sebesar itu.
Apa sebenarnya parpol itu? Dalam rezim daulat rakyat, parpol itu perkakas politik rakyat. Alat rakyat untuk menyalurkan kehendak politik agar terselenggara oleh kekuasaan.
Yang dikehendaki rakyat itu adalah kehidupan adil dan makmur. Jika rakyat lapar, biaya sekolah mahal, lapangan kerja terbatas, maka parpol harus tagih itu pada negara melalui utusannya di lembaga perwakilan.
Sebagai mandataris rakyat, parpol bertindak untuk dan atas nama rakyat. Dia diutus untuk berhadap-hadapan dengan negara untuk bicara kebutuhan rakyat. Bila perlu, bertengkar habis-habisan dengan negara hanya demi membela kepentingan rakyat.
Sebab dalam negara demokratis, kepentingan rakyat ada di atas segalanya. Kedudukanya paling tinggi di antara urusan negara lainnya.
Jadi, wajib hukumnya kepentingan tersebut diperjuangkan dan tak boleh dinegosiasikan apalagi ditukar tambah dengan insentif kekuasaan. Itulah pikiran dasar dibentuknya parpol.
Sebaliknya, tak kala negara melanggar, parpol harus menggonggongnya, sebab dia wacthdog terhadap kekuasaan. Karena itu, parpol tak boleh diam apalagi tidur dalam mengawasi kekuasaan.
Sudah saatnya paradigma lama wakil rakyat yang seluruh anak negeri ini tahu bagaimana wakil rakyat yang cerdas bersandiwara dan tidak peka akan kondisi sulit yang dihadapi rakyat, namun mirisnya lagi mereka membisu di gedung parlemen yang megah. Sebaliknya suara mereka nyaring berdendang ketika menyangkut kepentingan partai.
Ironi
Sudah lama parpol lupa diri. Lupa bahwa ia milik rakyat. Banyak sikap dan kebijakanya tak pro rakyat, bahkan tak jarang bikin rakyat sengsara. Meski kerap diprotes tapi parpol tak mau gubris.
Namun demikian, rakyat tak berdaya melawan keadaan, sebab parpol terlanjur dikuasai oligarki yang punya ambisi dan uang. Dengan instrumen tersebut, mudah sekali bagi oligarki mendikte parpol agar mengikuti kehendaknya.
Dalam rezim oligarki, parpol hanya dikuasai segelintir orang. Mereka mengatur parpol itu seperti perusahan keluarga. Tak ada demokrasi, sebab sikap parpol diambil berdasarkan kehendak segelintir orang itu. Adapun anggota parpol lainnya hanya membebek di belakang kelompok kecil itu. Dalam keadaan demikian, parpol tak lebih sekedar kendaraan oligarki untuk mencapai tujuan.
Parpol Rakyat
Sudah saatnya, parpol dikembalikan kepada pemiliknya yakni rakyat yang berdaulat. Meskipun sulit, tapi rencana itu bisa capai asal punya komitmen dan ihtiar secara terus menerus. Tentu saja ada banyak langkah menuju ke sana, tapi yang dirasa paling penting adalah reformasi keuangan parpol.
Selama ini, keuangan parpol bergantung pada orang-orang tertentu. Porsinya paling dominan jika dibandingan iuran anggota dan bantuan anggaran negara. Orang-orang itu umumnya berlatar belakang pengusaha yang punya ladang bisnis dan ingin menjadi penguasa.
Keadaan demikian harus dihentikan. Saatnya negara hadir membiayai parpol secara penuh agar tak lagi bergantung pada oligarki. Sehingga ke depan, keuangan parpol hanya bersumber dari anggaran negara. Tak boleh ada lagi sumbangan pihak ketiga, baik pribadi maupun perusahan yang masuk ke kantong parpol.
Untuk itu, parpol masa depan harus bisa tampil sebagai lembaga publik yang terbuka dalam hal kinerja dan keuangan. Bersedia diawasi dan diaudit oleh lembaga berwenang seperi BPK atau BPKP. Jika ditemukan penyalahgunaan atau menerima uang hasil korupsi, parpol tersebut wajib dihukum, misalnya tak boleh ikut pemilu dalam kurun waktu tertentu. (Gagasan: Ano Parman)
Komentar