Pemkab Karo - BNPB RI Gelar Rakor Terkait Percepatan Penanganan Dampak Bencana Banjir Bandang dan Longsor

Kabanjahe, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang bersama Forkopimda Kabupaten Karo menggelar rapat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting Kabanjahe, Senin (21/10/2024).

Rapat koordinasi dengan BNPB RI yang dalam hal ini dihadiri oleh Indri Sriarti Ginting, S.Psi, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi, Deputi Bidang Penanganan Darurat terkait percepatan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Juhar dan Tigabinanga, Kabupaten Karo.

Dalam kunjungannya, BNPB RI memberikan dukungan bantuan logistik dan peralatan serta dana siap pakai sebesar dua ratus juta rupiah untuk dukungan operasional penanganan darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor di kabupaten karo.

Indri Sriarti Ginting, S.Psi, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi, Deputi Bidang Penanganan Darurat menyebutkan bahwa pihaknya (BNPB-Red) siap mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Karo.

Bupati Karo menyampaikan apresiasi yang tinggi atas bantuan yang diberikan oleh BNPB RI. Melalui bantuan tersebut dapat mempercepat upaya penanganan darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Karo.

“Dengan adanya bantuan ini, diharapkan proses penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, BNPB, dan stakeholder terkait diharapkan dapat mempercepat proses penanganan bencana dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat yang terdampak” ucap bupati.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Dandim 0205/TK, Letkol Inf Ahmad Afriyan Rangkuti, Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, S.H., S.I.K., M.M, M.Tr Opsla, Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Darwis Burhansyah, S.H, M.H, para Asisten dan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan ASN terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo serta insan pers dan stakeholder lainnya.

Pemkab Karo Tetapkan Status Darurat Bencana

Sebelumnya dikabarkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo melalui Bupati Cory Sriwaty Sebayang menetapkan Status Tanggap Darurat akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Karo. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 360/676/BPBD/2024 bertempat di Ruang Rapat Bupati Karo di Kantor Bupati, Senin (14/10/2024).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo, Juspri Nadeak, kepada Redaksi Karosatuklik.com menyampaikan, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 360/676/BPBD/2024 tentang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor, Pemkab Karo menetapkan 14 desa di dua kecamatan terdampak bencana hidrometeorologi.

Kecamatan Juhar:

Desa Bekilang
Desa Jandi
Desa Juhar Ginting.
Desa Juhar Perangin-angin.
Desa Juhar Tarigan
Desa Naga
Desa Ketawaren
Desa Kidupen
Desa Namo Suro
Desa Pasar Baru
Desa Lau Kidupen

Kecamatan Tigabinanga:

Desa Raya
Desa Gunung
Desa Pergendangen.

BNPB Petakan Kawasan Rawan Bencana untuk Diperhatikan jelang Pilkada

Sebelumnya juga dikabarkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memetakan sejumlah kawasan kabupaten dan kota yang rawan dilanda bencana untuk mendukung kesuksesan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin, mengatakan peta kawasan yang rawan bencana alam ini dibuat berdasarkan catatan kejadian bencana alam yang signifikan di suatu daerah pada medio 10 tahun terakhir, tepatnya bulan November.

Hal demikian dilalukan BNPB karena selama rentang waktu tersebut wilayah Indonesia secara umum menghadapi fenomena alam yang dinamis mulai dari musim kering hingga berskala ekstrem akibat El Nino ataupun musim penghujan yang ekstrem akibat La Nina, dan gempa bumi.

Data dari BNPB mencatatkan di Pulau Sumatera yang rawan bencana antara lain Provinsi Aceh (Aceh Singkil, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Jaya dan sekitarnya), Sumatera Barat (Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Solok dan sekitarnya), Sumatera Utara (Medan, Padang Sidempuan, Deli Serdang, Kabupaten Karo dan sekitarnya), Riau (Kampar, Indragiri Hilir) dan daerah lainnya.

Menurut Abdul, daerah-daerah tersebut dalam satu dekade ini mengalami dampak bencana yang signifikan; dari jumlah korban terdampak ratusan -ribuan jiwa, rumah dan fasilitas publik rusak rata-rata di atas angka 50-100 unit akibat bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan juga gempa bumi.

Oleh karena itu pihaknya menilai kondisi ini perlu disampaikan untuk menjadi gambaran mitigasi risiko bencana bagi Pemerintah Daerah/lembaga penyelenggara yang akan melaksanakan rangkaian Pilkada serentak pada November 2024.

Termasuk juga disampaikan BNPB sebagai acuan bagi masyarakat umum sehingga siap menghadapi risiko ancaman bencana seiring musim peralihan dari kemarau ke puncak musim hujan, merujuk laporan analisa BMKG puncak musim hujan akan dimulai pada November – Maret 2025. (R1)