Rakornas Reforma Agraria 2025, Pemkab Karo Dukung Penguatan Strategi Sinkronisasi Arah Kebijakan Reforma Agraria

Kabanjahe, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karo, Dr. Drs Eddi Surianta Surbakti, MPd mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reforma Agraria Nasional Tahun 2025.

Rakornas tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara daring melalui aplikasi zoom, di ruang Karo Command Cennter (KCC) lantai satu Kantor Bupati, Jalan Letjen Jamin Ginting Kabanjahe, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan itu secara resmi dibuka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta diikuti oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rangkaian acara meliputi diskusi panel yang membahas sinkronisasi arah kebijakan reforma agraria, penguatan kelembagaan GTRA, serta kolaborasi dan sinergi penanganan konflik agraria dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Berbagai kementerian/lembaga, akademisi, serta perwakilan DPR RI dan Komnas HAM turut menjadi narasumber dalam forum strategis ini.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria di daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat.

Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karo, Dr. Drs Eddi Surianta Surbakti, MPd, menegaskan Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria di khususnya di wilayah Kabupaten Karo, ujarnya

“Kami akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, serta mendorong penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Menteri Nusron: Memperkuat Strategi Reforma Agraria

Dalam sambutannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak peserta Rakornas untuk menguatkan solidaritas dalam implementasi program yang memiliki tujuan utama menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat ini.

“Semua masalah mohon kita selesaikan dengan baik-baik. Kita lakukan program Reforma Agraria ini dengan saksama dan koordinasi dengan baik. Tak ada arahan khusus, saya yakin Bapak/Ibu sudah (lebih paham) sebagai pelaku di lapangan,” ujar Menteri Nusron, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria”, Rakornas tahun ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga terkait di berbagai daerah. Menteri Nusron juga meminta agar rangkaian kegiatan Rakornas berjalan efisien dan fokus pada pencapaian hasil.

“Ini adalah Rapat Koordinasi Nasional tentang Reforma Agraria, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat, efisien dan tidak bertele-tele,” tutur Menteri Nusron.

Sejalan dengan pesan tersebut, Direktur Landreform, Rudi Rubijaya, mengungkapkan tujuan Rakornas ini adalah untuk merumuskan strategi komprehensif untuk mendukung jalannya program Reforma Agraria.

“Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Reforma Agraria melalui koordinasi lintas kementerian atau lembaga dalam percepatan Reforma Agraria, serta menghasilkan skema penyelesaian atas permasalahan dan konflik Reforma Agraria,” ungkapnya.

Usai pembukaan, Rakornas dilanjutkan dengan Diskusi Panel 1 yang mengusung subtema “Sinkronisasi Arah Kebijakan Reforma Agraria”.

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sora Lokita, Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Suroto, Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Niken Ariati serta Akademisi Ahli Kebijakan Publik, Widya Leksmanawati Habibie.

Jalannya diskusi dimoderatori oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama.

Turut hadir dalam mengikuti Rakornas ini, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (R1)