Kabanjahe, Karosatuklik.com – Bipati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M. Kes, menegaskan kepada semua jajarannya terutama di Dinas Pertanian, tanggap, cepat dan responsif terhadap keluhan petani Karo menyangkut pendistribusian alokasi pupuk subsidi.
Selain itu, Dinas Pertanian dan dinas terkait lainnya untuk selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemkab Karo dalam hal pengawasan penyaluran pupuk ke masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Karo,
Antonius Ginting saat memimpin rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), di Aula Kantor Bupati Karo, di Jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe, Kamis (6/3/2025).
“Melalui rapat ini, kita ingin penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Karo bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat orang, tepat harga, dan bisa sampai ke para petani dengan baik sehingga bisa meningkatkan hasil produksi pertanian khususnya di jenis pertanian yang menggunakan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan lagi, bahwa penyaluran pupuk subsidi ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah membantu pertanian. Karena, pupuk subsidi ini salah satu faktor utama yang harus dipenuhi oleh petani untuk bisa membuat tanamannya terus berproduksi dengan baik. Terlebih lagi, Kabupaten Karo mata pencaharian utama warganya dari sektor pertanian diatas 80 persen.
“Pupuk subsidi hadir untuk meringankan beban produksi bagi petani dalam menggarap lahan, sekaligus sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan sektor pertanian,” katanya.
Untuk itu, dirinya mengatakan jika ingin para petani di Kabupaten Karo sejahtera maka tentunya apa yang dibutuhkan oleh petani harus dibantu oleh pemerintah.
“Dalam sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk subsidi pupuk. Seperti yang saya sampaikan tadi, melalui rapat ini, saya kembali tegaskan, penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Karo harus bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat orang, tepat harga, dan bisa sampai ke para petani dengan baik, tegasnya.
Berdasarkan Catatan Redaksi Karosatuklik com, pupuk subsidi diperuntukkan bagi petani di subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi).
Adapun luas lahan satu orang petani yang mendapat alokasi pupuk subsidi maksimal dua hektare, termasuk petani yang tergabung di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain ketentuan tersebut, kriteria penerima pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 juga disebutkan, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang terdaftar dalam E-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok).
Harga HET Pupuk Subsidi
Para petani dapat membeli pupuk subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, harga pupuk urea Rp2.250 per kilogram, NPK Rp2.300 per kilogram, NPK untuk kakao Rp3.300 per kilogram, dan pupuk organik Rp800 per kilogram.
Dengan subsidi pupuk, diharapkan petani dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Pupuk bersubsidi bukan sekadar bantuan, tetapi investasi untuk masa depan demi pertanian Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.
Hal tersebut juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan nasional serta menjaga stabilitas harga pangan di pasar.
Jika dilihat dari ketentuan yang telah diterapkan, seyogyanya penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan seharusnya sudah tidak ada lagi kabar kelangkaan pupuk subsidi yang dialami petani.
Namun fakta di lapangan, hampir setiap tahun selalu tersiar kabar mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi yang kemudian berjejal informasi tentang pengungkapan kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi. (R1)
Baca Juga:
Komentar