Jakarta, Karosatuklik.com – Tahun baru membawa gebrakan besar dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Mulai 2025, pemerintah resmi menghentikan impor empat komoditas utama: beras, jagung, gula, dan garam.
Langkah ini dikonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam pertemuan di Semarang pada Selasa (31/12/2024).
“Tahun depan sudah tidak impor lagi. Ini adalah langkah nyata Presiden untuk mencapai swasembada pangan,” tegas Zulkifli Hasan.
Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah untuk optimis. Menurutnya, kemandirian pangan adalah prioritas yang harus diwujudkan.
“Presiden meminta kami untuk tidak cengeng. Kita harus yakin bisa mencukupi kebutuhan pangan dari hasil pertanian sendiri,” tambahnya.
Tak hanya menghentikan impor, pemerintah juga memastikan seluruh hasil panen petani akan dibeli.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa gabah akan dibeli dengan harga Rp 6.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp 6.000.
Sedangkan jagung dihargai Rp 5.500 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan harga pasar.
“Beras pun dibeli pemerintah dengan harga Rp 12.000 per kilogram melalui Bulog. Ini adalah langkah strategis untuk menjamin petani untung,” ungkapnya.
Pemerintah juga menginstruksikan perbaikan gudang-gudang Bulog agar siap menampung hasil panen dalam jumlah besar.
“Kita akan optimalkan semua fasilitas agar petani merasa aman. Mereka tidak perlu risau hasil panennya tidak terserap,” tambah Zulkifli.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.
Jawa Tengah, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, menjadi fokus utama.
Dalam rapat koordinasi di Semarang, Zulkifli meminta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi lahan-lahan pertanian yang memerlukan irigasi.
“Swasembada pangan ini harus kita capai secepatnya. Tidak hanya pusat, tapi daerah juga harus satu visi,” ujar Zulkifli.
Saat ini, sekitar 30-40 persen lahan pertanian di Indonesia masih belum memiliki irigasi memadai.
Pemerintah berkomitmen membangun bendungan dan menyediakan pompa air untuk membantu pengairan.
Selain infrastruktur, Zulkifli menyoroti pentingnya keberadaan penyuluh pertanian.
“Penyuluh adalah kunci. Mereka yang akan membantu petani meningkatkan produktivitas, baik untuk padi maupun hortikultura,” katanya.
Pemerintah juga menyederhanakan aturan distribusi pupuk, yang sebelumnya rumit dan berbelit.
“Dulu ada SK bupati, SK gubernur, dan macam-macam. Sekarang langsung dari Menteri Pertanian ke distributor dan kios pengecer,” jelasnya. (R1)
Baca Juga:
Komentar