Sekda Gelora Kurnia Ginting: Pemkab Karo Komitmen Mempercepat Transformasi Digital dan Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Medan, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara di Santika Dyandra Convention Centre, Kota Medan, Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi nasional dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, peningkatan kinerja TP2DD, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia di wilayah Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karo, Petrus Ginting, S.Sos, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Karo, Sri Harmonista Br. Kaban, S.T., M.Eng.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Karo menjadi bagian dari komitmen untuk mempercepat transformasi digital, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Bupati Karo, Antonius Ginting, menyampaikan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

“Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen penuh mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi keuangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” demikian disampaikan Bupati Karo melalui Sekretaris Daerah.

Dengan pelaksanaan Rakorwil P2DD dan High Level Meeting TP2DD Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antar pemerintah daerah di Sumatera Utara dalam mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Pemprov Sumut Dukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemda

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda). Dukungan tersebut ditandai dengan terbentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumut.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta High Level Meeting TP2DD di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Medan, Senin (9/2/2026).

“Dalam kesempatan ini saya mendukung upaya percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sumut, serta mengajak semua pihak untuk turut serta menyukseskan program ini,” ucapnya.

Sulaiman berharap, dengan telah terbentuknya TP2DD, transaksi elektronik dapat berjalan maksimal, baik dari kanal penerimaan maupun pengeluaran daerah, melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.

“Dalam rangka percepatan perluasan digitalisasi daerah, kita dapat belajar serta melihat langsung dari pelaku ekonomi yang sudah mampu eksis dalam melaksanakan digitalisasi untuk kegiatan usaha, seperti rumah makan/restoran dan minimarket,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Ardan Noor, menyampaikan bahwa P2DD bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

Program ini juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam pembayaran pajak dan retribusi, memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendukung integrasi keuangan digital nasional.

“Transaksi penerimaan Provinsi Sumut melalui kanal ATM dan e-commerce mengalami peningkatan signifikan. Begitu pula melalui kanal QRIS dan EDC. Sementara itu, melalui agen bank transaksinya mulai berkurang,” sebutnya.

Usai diskusi, Pj Sekdaprov Sumut membacakan kesepakatan komitmen tindak lanjut sinergi penguatan TP2DD tahun 2026 yang dihadiri seluruh sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumut. (R1)