Jakarta, Karosatuklik.com – Pemerintah akan mulai memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada tahun 2024. Salah satu yang disiapkan adalah mengenai arsitektur sistem pertahanan dan keamanan.
Demikianlah yang disampaikan Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di UPN Veteran Jakarta, Selasa (28/12/2021).
“Dalam arsitektur sistem pertahanan dan keamanan, itu terdiri dari empat komponen, komponen pertama intelligence, kedua pertahanan, ketiga keamanan termasuk keamanan dalam negeri dan masyarakat, dan keempat adalah siber,” kata Bogat.
Adapun penyusunan masterplan sistem tersebut berdasarkan kaidah cost effectiveness dan quality of spending. Menurut dia, masterplan itu cukup efisien serta bisa mengatasi segala macam gangguan keamanan dan pertahanan IKN.
Lebih lanjut, Bogat menjelaskan, sistem pertahanan dan keamanan di IKN mengadopsi smart defense dan dual strategy. Hal ini untuk menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan berupa wahana udara, wahana laut, wahana darat, dan wahana siber.
“Smart defense ini merupakan kombinasi dari hard defense dan soft defense. Hard defense bersifat teknologi deepening. Artinya alutsista nanti akan menggunakan teknologi tinggi. Dan soft defense kita akan memberdayakan lokal wisdom,” jelas Bogat.
Sementara itu, dual strategy yakni penggunaan total diplomacy dan defense. Ini berarti diplomacy dan defense harus bergerak bersama untuk mengatasi permasalahan ancaman pertahanan dan gangguan keamanan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, untuk sistem keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat akan bertumpu kepada komponen pelayanan kepolisian dan komponen reducing crime. Dua komponen ini diharapkan mampu membentuk IKN yang aman.
Adapun untuk sistem keamanan siber, menurut Bogat, pihaknya menyiapkan cyber security framework yaitu untuk identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan pemulihan. Strategi tersebut terdiri dari tahapan inisiatif keamanan siber yang berkaitan dengan kebijakan, organisasi, infrastruktur, operasional, dan sumber daya.
Ia juga menjelaskan tahapan pembangunan sistem pertahanan dan keamanan di IKN yang terbagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap pertama di tahun 2022 sampai 2024 yang difokuskan kepada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan tahap kedua di tahun 2025 sampai 2045 dengan melanjutkan pembangunan di KIPP dan kawasan lainnya.
Sementara itu, komponen ketiga dalam tahap pembangunan IKN adalah pengamanan pembangunan IKN. Hal ini meliputi pengamanan lokasi dan jalur logistik bahan bangunan untuk IKN. (R1/CNBCIndonesia)
