Jakarta, Karosatuklik.com – Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Sebanyak 75,8% responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi di berbagai bidang.
“Data terakhir kami 75,8%, jadi ini survei akhir Oktober-awal November masih lumayan 75,8%, meskipun di banding survei bulan Juni saat itu 81%, tetapi di tengah kondisi sekarang masih mendapat perolehan 75,8% masih oke,” kata Pendiri Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei ‘Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini’ secara virtual, Minggu (12/11/2023).
Burhanuddin menjelaskan bahwa nilai positif ini didapat dari responden dengan berbagai macam kategori. Salah satunya dari latar belakangan etnis.
“Overall, secara umum presiden Jokowi mendapatkan nilai positif di banyak kategori berdasarkan gender, berdasarkan usia, etnik kecuali Minang, Minang lebih banyak yang tidak puas, kayaknya dari dulu begitu. Yang lain sih kebanyakan puas apalagi Batak, etnik Batak 86,4% yang puas, Betawi tingkat kepuasan lebih rendah dibanding Batak,” jelasnya.
Selain itu, tampak tingkat kepuasan yang berbeda antara warga desa dan warga kota. Adapun tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi di Maluku dan Papua bahkan mencapai 80%.
“Warga desa lebih puas ketimbang perkotaan, bedanya juga lumayan. Kemudian mereka yang tinggal di Banten dan Sumatera, tingkat kepuasan lebih rendah dibanding warga di wilayah lainnya, terutama Jateng, Jatim apalagi Maluku, Papua, tingkat kepuasannya besar sekali di atas 80%,” ungkapnya.
“Evaluasi sosial, ekonomi, politik nasional menunjukkan pola yang menarik. Semakin puas, semakin positif evaluasi mereka terhadap ekonomi, politik, keamanan, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi,” lanjutnya
Survei Indikator ini dilakukan pada 27 Oktober-1 November 2023. Survei dilaksanakan secara tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden di 38 provinsi, dengan margin of error sebesar + 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden survei adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih yaitu minimal berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka. (R1/Dtc)
