Kabanjahe, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, menegaskan Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN di daerahnya.
Pernyataan itu dikemukakan Bupati saat menerima audiensi rombongan BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe di Ruang Kerja Bupati Karo, Rabu (20/08/2025).
Pertemuan ini membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Karo dan BPJS Kesehatan, khususnya dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2026 dan meningkatkan keaktifan peserta JKN di Kabupaten Karo.
Hadir dalam rombongan tersebut Deputi Direksi Wilayah I (Sumut–Aceh), Nuim Mubaraq di dampingi Asdep Kepesertaan dan Mutu Layanan Wilayah I, Dr. Rasinta Ria Ginting, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe drg. Nora Duita Manurung, M.P.H, AAK, serta Kepala Bagian Kepesertaan Kantor Cabang Kabanjahe Pipit Linda Leni Marleni, SKN, MKM.
Sedangkan Bupati didampingi Pj. Sekdakab Karo, Dr Drs.Eddi Surianta, M.Pd, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Jasura Pinem, dan Kadis Sosial Asmona Peranginangin di wakili Sekretaris Dinas Sosial, Daretmo Keliat.
Pada pertemuan tersebut, Deputi Direksi Wilayah I (Sumut–Aceh) BPJS Kesehatan, Nuim Mubaraq, memaparkan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten Karo.
“Saat ini cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Karo sudah mencapai 98,98 persen, sementara tingkat keaktifan peserta berada di angka 67 persen. Jika angka keaktifan ini dapat dijaga bahkan ditingkatkan, maka pada Januari 2026 Kabupaten Karo kembali berpeluang besar menerima UHC Award,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Antonius Ginting menyambut baik sinergi dan komitmen yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo terus berupaya meningkatkan cakupan UHC melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2025.
Perlu diketahui bahwa sektor kesehatan, salah satu program prioritas pembangunan Pemkab Karo.
Ia menekankan bahwa percepatan JKN bukan hanya merupakan kewajiban administratif semata, tetapi amanah moral yang harus diwujudkan demi menjamin hak dasar masyarakat atas kesehatan.
Komitmen tersebut diperkuat dengan merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang mengamanatkan setiap kepala daerah untuk memastikan seluruh penduduknya terdaftar sebagai peserta aktif JKN.
Dalam semangat membangun Kabupaten Karo yang unggul, sehat dan inklusif, Bupati menyampaikan bahwa keberhasilan mencapai UHC tidak hanya diukur dari capaian statistik, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari mereka khususnya dalam pelayanan kesehatan. (R1)
Komentar