Salak, Karosatuklik.com – Suasana tengang mewarnai aksi Unjuk rasa yang di lakukan massa Graha Suku Pakpak dan Sortagiri di depan Kantor Bupati Pakpak Bharat Panorama Indah Delleng Sindeka. Kamis, (20/11/2025)
Aksi yang pertama berlangsung damai di Gedung DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, Karena Ketua DPRD pakpak Bharat dan beberapa anggota DPRD mendatangi para aksi unjuk rasa dan menerima aspirasi tersebut.
Aksi yang kedua di Kantor Bupati Pakpak Bharat, nyaris bentrok, Wakil Bupati Mutsyuhito Solin di dampingi Sekda Jalan Berutu, Asiten I, Elhidayat Berutu, Kadis Kominfo, Sahat P Boangmanalu dan Camat Mike Ujung mendatangi masa aksi unjuk rasa.
Di depan gerbang masuk kantor Bupati, Wakil Bupati, Mutsyuhito Solin menjawab tuntutan para unjuk rasa, namun jawaban yang disampaikan Wakil Bupati dianggap tidak nyambung dan keluar dari tuntutan para aksi unjuk rasa, di duga Wakil Bupati Mutsyuhito Solin tidak memahami atau menguasai tuntutan apa yang di sampaikan para orator pendemo.
Lebih lanjut, ketika salah seorang juru bicara Graha Suku Pakpak, Pildo Juniper Sinamo menuding pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, ‘tidur’ dan ‘buta’ serta tidak bekerja dengan baik.
Mungkin akibat tudingan tajam tersebut, di situlah Wakil Bupati Mutsyuhito Solin menyerang salah seorang juru bicara massa, Pildo Juniper Sinamo akhirnya unjuk rasa nyaris bentrok, untung saja, Pildo Juniper Sinamo, tidak meladeni Wabup yang terkesan emosi dan petugas Satpol PP dan petugas keaman dari Polisi, TNI dan beberapa massa pendemo menghalau secara cepat sehingga unjuk rasa berlangsung lancar dan damai.
Kuat dugaaan atas kemarahan Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin karena tidak menguasai materi apa yang di sampaikan para pendemo.
Terakhir, massa unjuk rasa Graha Suku Pakpak Sortagiri mendatangi Mako Polres Pakpak Bharat. Unjuk rasa berlangsung aman, tertib dan lancar.
Adapun tuntutan Graha Suku Pakpak dan masyarakat hukum adat Pakpak sebagai mitra pemerintah dalam tata kelola ruang administratif ataupun ruang budaya.
Berikut Isi Tuntutan tersebut:
- Mendesak Bupati Pakpak Bharat segera bertiindak tegas bangun gapura dan pilar tapal batas untuk melindungi dan menjaga keutuhan wilayah admistrasi Kabupaten Pakpak Bharat dari tindakan Bupati Dairi atas upaya pencaplokan wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat atas nama apapun.
- Mendesak DPRD Kabupaten Pakpak Bharat untuk segera turun ke lokasi perbatasan Pakpak Bharat – Dairi (Desa Kuta Jungak dan Pabuluhan IV) dan memanggil Bupati Pakpak Bharat untuk mendorong secara aktif pemasangan gapura/pilar perbatasan dalam 2 x 24 jam sejak aspirasi ini di sampaikan.
- Mendesak Kapolres Pakpak Bharat sungguh-sungguh segera menangkap dan melakukan penahanan atas nama inisial H.S, demi mengantisipasi dampak konflik sosial lebih meluas.
- Mengutuk dan menolak keras bagi siapapun yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok atas konflik sosial ini, untuk segera menarik diri tidak menjadikan agenda strategis nasional pembentukan Yon TP sebagai bamper untuk melindungi kepentingan, kelompok pribadi, bisnis, dan para mafia tanah.
- Menyerukan kepada kita semua suku Pakpak Silima Suak, untuk bersatu dan solid menjaga dan melawan setiap tindakan berwatak penjajah yang mengusik syimbol marwah dan identitas yang menyatu dengan hukum tanah adat yang di wariskan leluhur dan nenek moyang Pakpak, bahkan sebelum ada Negara, hukum adat Pakpak sudah lebih dahulu ada dan menempati tata ruang etnik di Banuharhar ini.
- Tolak pemindahan tapal batas Kabupaten Pakpak Bharat – Kabupaten Dairi karena mafia tanah dan Ilegal loging.
- Tolak nama Batalion Sanalenggam dan Batalyon Gajah Dompak karena tidak sesuai dengan adat budaya Pakpak. (WES)
Komentar