Jakarta, Karosatuklik.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mendorong percepatan digitalisasi RDTR.
Usulan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/09/2025).
Menteri Nusron menargetkan, 300 RDTR digital selesai pada 2026. Langkah ini diharapkan mempercepat perizinan berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Misal 300 RDTR terpenuhi, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang bisa teratasi,” ujar Nusron. Menurutnya, integrasi RDTR dengan OSS akan memangkas SLA menjadi dua hingga tiga hari.
Kementerian ATR/BPN memiliki target besar, yakni 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Hingga kini terdapat 646 RDTR, dan 428 di antaranya sudah terintegrasi.
“Sisanya yang belum terintegrasi, target bulan ini semuanya harus selesai,” ucap Nusron. Ia menekankan konsistensi agar target 2.000 RDTR tercapai sesuai rencana.
Menteri Nusron juga melaporkan progres lintas sektor terkait penyusunan RDTR. Dari total capaian, terdapat 47 RDTR, 34 RDTR telah mendapat persetujuan substansi, dan 2 RDTR ditetapkan daerah.
“Jadi ada tambahan 83 RDTR yang masih berprogres saat ini,” ujar Nusron. Ia menambahkan, dukungan pembiayaan dari World Bank melalui ILASPP digunakan untuk menuntaskan 500 RDTR hingga 2029.
Terkait fokus wilayah, ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nusron menjelaskan, BIG sudah menyelesaikan peta dasar Pulau Sulawesi tahun 2024 dan peta Kalimantan serta Jawa pada 2025.
“Pada 2026 BIG akan kerjakan Pulau Sumatra, dilanjutkan Maluku, NTB, dan NTT tahun 2027,” ucap Nusron. Menurutnya, usulan RDTR akan disusun berdasarkan kajian BIG agar lebih akurat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta RDTR diprioritaskan di wilayah pusat ekonomi. Ia mencontohkan kawasan Sulawesi, Utara Jawa, dan Sumatra bagian timur sebagai wilayah strategis investasi.
“Wilayah itu penting karena menjadi perhatian investor,” ujar Airlangga. Ia menegaskan percepatan penyusunan RDTR akan berdampak langsung pada kelancaran investasi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron hadir didampingi Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana dan jajaran. Pertemuan juga dihadiri perwakilan kementerian/lembaga yang terlibat dalam Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. (KBRN)
Komentar