Oleh: Wilson Colling, SH, M.H. | (Praktisi Hukum Nasional dan Penulis Aktif di Platform Media Sosial)
Jakarta, Karosatuklik.com – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut tidak ada lagi upaya hukum untuk mempertahankan keabsahan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Agung (MA), perlu dicermati secara proporsional.
Pasalnya, pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026 memang merupakan perkembangan hukum penting, tetapi ruang lingkup akibat hukumnya tetap harus dibaca berdasarkan amar putusan dan objek sengketa yang diperiksa pengadilan.
Polemik tersebut kembali mengemuka pada Kamis (12/11/2026), setelah Yusril menyampaikan bahwa pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran merupakan pelaksanaan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Menurut Yusril, setelah surat keterangan tersebut dicabut, tidak ada lagi dasar hukum untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus.
Pernyataan itu sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar: apakah berakhirnya perkara mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan secara otomatis menutup seluruh kemungkinan hukum untuk mengklarifikasi atau membuktikan status dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitannya?
Praktisi Hukum Wilson Colling menilai, pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan mengutip prinsip final and binding. Harus dibedakan secara cermat antara finalitas putusan, objek sengketa, kekuatan hukum amar putusan, serta kemungkinan penggunaan mekanisme hukum lain yang secara normatif masih tersedia.
Menurut Wilson, kepastian hukum memang mengharuskan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dihormati dan dilaksanakan. Namun, pelaksanaan putusan tidak boleh ditafsirkan melampaui apa yang secara tegas diputus oleh majelis hakim.
Memahami Ratio Decidendi dan Obiter Dictum
Wilson menjelaskan, dalam teori hukum terdapat dua konsep penting yang perlu diperhatikan ketika membaca pertimbangan hakim, yakni ratio decidendi dan obiter dictum.
Ratio decidendi merupakan alasan hukum utama yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, obiter dictum merupakan pandangan atau uraian tambahan dalam pertimbangan hukum yang tidak menjadi dasar penentu langsung amar putusan.
“Setiap bagian pertimbangan hakim harus dibaca berdasarkan fungsi dan kedudukannya dalam struktur putusan. Tidak tepat apabila seluruh uraian pertimbangan otomatis dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan amar putusan,” jelas Wilson.
Menurutnya, ketika suatu permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing, perlu diperiksa secara menyeluruh apakah pengadilan juga telah melakukan penilaian terhadap substansi persoalan yang diajukan.
Hal tersebut penting karena pemeriksaan mengenai kedudukan hukum pemohon berbeda dengan penentuan akibat hukum terhadap pokok perkara.
Dengan demikian, pembacaan putusan harus dilakukan secara utuh, tidak hanya mengambil satu bagian pertimbangan untuk kemudian dijadikan kesimpulan yang lebih luas daripada ruang lingkup perkara.
Apa yang Sebenarnya Diputus Mahkamah Konstitusi?
Perhatian publik juga tertuju pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Dalam perkara tersebut, para pemohon mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden. MK pada akhirnya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
Namun, putusan tersebut tidak berhenti pada persoalan formal legal standing.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menguraikan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pendidikan yang diajukan dalam persidangan.
Mahkamah menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.
MK juga menilai certificate of attendance dan dokumen akademik lainnya yang diperiksa bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat pendidikan, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
Fakta ini merupakan bagian penting dari putusan yang tidak boleh diabaikan dalam membaca keseluruhan persoalan.
Di sisi lain, amar putusan MK tetap menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.
Di sinilah, menurut Wilson, diperlukan pembedaan yang cermat antara temuan faktual dalam pertimbangan hukum dan akibat hukum yang secara langsung ditetapkan melalui amar putusan.
“Jangan mencampuradukkan antara temuan yang diperoleh hakim selama persidangan dengan akibat hukum yang ditetapkan dalam amar. Keduanya harus dibaca secara sistematis agar tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru,” tegasnya.
Wilson menilai, kedudukan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan tersebut harus dianalisis berdasarkan konstruksi hukum putusan secara keseluruhan. Tidak cukup hanya menyebutnya sebagai obiter dictum ataupun langsung menganggapnya sebagai putusan tersendiri mengenai keaslian ijazah.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 dan Batas Objek Sengketa
Selain putusan MK, perkembangan penting lainnya adalah Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 dalam perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat.
MA menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 serta memerintahkan pejabat terkait untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Dengan demikian, objek sengketa dalam perkara TUN tersebut adalah keputusan administrasi berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pejabat pemerintahan.
Pada 11 November 2026, tindak lanjut putusan itu diwujudkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 yang mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Yusril menyatakan pencabutan itu merupakan konsekuensi pelaksanaan putusan pengadilan dan sejalan dengan kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan sesuai amar sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Wilson berpandangan, pelaksanaan putusan MA harus dihormati. Namun, batas objek sengketa tetap menjadi prinsip penting dalam menentukan akibat hukumnya.
“Pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan harus dipahami sebagai pembatalan keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa. Hal tersebut tidak boleh secara otomatis disamakan dengan putusan pidana yang menyatakan seseorang menggunakan ijazah palsu. Itu merupakan persoalan hukum berbeda dengan unsur, objek, dan mekanisme pembuktian masing-masing,” ujarnya.
Menurut Wilson, persoalan yang harus dibedakan setidaknya mencakup tiga hal: keabsahan surat keterangan penyetaraan, keberadaan dan status dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan, serta pemenuhan persyaratan pendidikan untuk pencalonan Wakil Presiden.
Ketiganya mempunyai hubungan faktual, tetapi tidak serta-merta identik dalam konstruksi hukum.
Final and Binding Tidak Boleh Ditafsirkan Melampaui Ruang Lingkup Putusan
Wilson menegaskan, prinsip final and binding merupakan konsekuensi penting dari sistem peradilan. Putusan MK yang bersifat final dan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati oleh seluruh pihak.
Namun, finalitas tidak berarti semua persoalan hukum yang mempunyai hubungan dengan suatu perkara otomatis kehilangan kemungkinan untuk diperiksa melalui mekanisme hukum lain.
Harus dibedakan antara upaya hukum untuk mengubah atau membatalkan putusan yang telah final dengan tindakan hukum lain untuk mengklarifikasi status dokumen atau memperoleh penetapan mengenai persoalan yang berbeda.
Dalam konteks ini, pernyataan Yusril perlu ditempatkan secara proporsional.
Apabila yang dimaksud adalah tidak tersedianya lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 melalui perkara yang telah diputus MA, pernyataan tersebut sejalan dengan konsekuensi putusan kasasi yang telah final.
Namun, apabila dimaknai bahwa tidak ada kemungkinan hukum apa pun untuk mengklarifikasi status dokumen pendidikan yang mendasarinya, kesimpulan tersebut memerlukan analisis lebih lanjut berdasarkan objek hukum, kedudukan pihak yang berkepentingan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Finalitas putusan tidak boleh dijadikan alasan untuk memperluas akibat hukum di luar amar. Sebaliknya, kemungkinan menempuh mekanisme hukum lain juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,” kata Wilson.
Ia menambahkan, hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan harus dibedakan dari kemungkinan menempuh tindakan hukum lain. Setiap mekanisme memiliki persyaratan, kewenangan, objek, dan batasan tersendiri. Karena itu, tidak tepat menjanjikan adanya jalur hukum tertentu tanpa terlebih dahulu menguji dasar normatif dan kedudukan hukum pihak yang akan menggunakannya.
Persoalan Pendidikan Pejabat Publik Menyangkut Akuntabilitas Negara
Lebih jauh, Wilson menilai polemik dokumen pendidikan seorang pejabat publik tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang menang atau kalah dalam suatu perkara.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan bahwa setiap persyaratan jabatan publik dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Terlebih, persyaratan pendidikan merupakan bagian dari persyaratan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh calon pejabat negara.
Menurutnya, kepastian hukum dan pencarian kebenaran tidak boleh dipertentangkan. Negara wajib melaksanakan putusan pengadilan, tetapi pada saat yang sama harus memastikan bahwa persoalan administratif yang berdampak pada kepentingan publik ditangani secara transparan dan bertanggung jawab.
“Negara hukum tidak hanya membutuhkan putusan yang final, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan hukum yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada pejabat yang berada di atas hukum, tetapi tidak boleh pula ada pihak yang dinyatakan bersalah tanpa dasar dan proses hukum yang sah,” pungkas Wilson.
Pada akhirnya, polemik ini menjadi ujian penting bagi konsistensi negara hukum Indonesia. Putusan pengadilan harus dihormati, amar putusan harus dilaksanakan, dan setiap pertimbangan hakim harus ditempatkan sesuai kedudukan hukumnya.
Sebab, kepastian hukum bukanlah pembenaran untuk menutup pertanyaan yang belum dijawab, sebagaimana pencarian kebenaran bukanlah pembenaran untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (*)
