Jakarta, Karosatuklik.com – Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang diadakan di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Wamenko Lodewijk menjelaskan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan di wilayah terdampak telah kembali berjalan normal.
Namun, dari 535 kantor pemerintahan terdampak, masih terdapat 79 kantor yang mengalami rusak berat dan perlu segera diprioritaskan pemulihannya.
Percepatan juga diperlukan dalam realisasi anggaran, penyelesaian persoalan lahan dan relokasi, sinkronisasi data, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah.
Di bidang komunikasi, seluruh 11.143 BTS terdampak di tiga provinsi telah kembali beroperasi 100%. Kondisi ini perlu dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.
Wamenko Polkam pun menyampaikan bahwa perlu segera dibangun single dashboard PRRP Sumatera sebagai basis data dan monitoring bersama, disertai satu narasi komunikasi pusat-daerah yang konsisten, transparan, dan berbasis data.
Komunikasi juga harus berorientasi pada outcome dan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan memperkuat mekanisme pengaduan serta umpan balik masyarakat.
Menurut Lodewijk, proses pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak.
Pemerintah perlu memastikan seluruh program berjalan berdasarkan data yang sama dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
“Percepatan juga diperlukan dalam realisasi anggaran, penyelesaian persoalan lahan dan relokasi, sinkronisasi data, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah,” katanya.
Di sisi lain, kondisi infrastruktur telekomunikasi di tiga provinsi terdampak menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah mencatat seluruh 11.143 base transceiver station (BTS) yang sebelumnya terdampak bencana kini telah kembali beroperasi 100 persen.
Lodewijk menilai pulihnya jaringan komunikasi tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelayanan pemerintahan sekaligus mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Seluruh 11.143 BTS terdampak di tiga provinsi telah kembali beroperasi 100 persen. Kondisi ini perlu dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga memandang penting penguatan sistem informasi dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan single dashboard PRRP Sumatera yang dapat digunakan sebagai basis data sekaligus sarana pemantauan bersama.
Dashboard tersebut diharapkan mampu menyatukan informasi dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga perkembangan pemulihan dapat dipantau secara lebih terukur dan transparan.
Selain penguatan sistem data, Lodewijk menekankan perlunya satu narasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus konsisten, transparan, dan berbasis data agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah proses pemulihan. (R1)
Komentar