Tarutung, Karosatuklik.com – Praktek manipulasi politik dengan cara memberikan sejumlah uang kepada pemilih dengan harapan akan mendulang suara serta mempengaruhi perolehan suara merupakan stigma yang mengganggu demokrasi di Indonesia.
“Untuk itu, Bawaslu berperan dalam pencegahan serta melakukan pengawasan melekat untuk meminimalisir pelanggaran,” kata Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumatra Utara, Saut Boangmanalu saat Forum Group Discussion digelar di Angkasa Cafe Resto, Tarutung, Tapanuli Utara (Taput), Senin (30/9/2024).
“Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan mengajak semua elemen, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan, untuk bekerja sama dalam mencegah manipulasi dan mendorong partisipasi publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumatra Utara, Saut Boangmanalu menyebutkan, Bawaslu memiliki berbagai keterbatasan. Untuk itu, diharapkan melalui pengawasan partisipatif bersama kampus, organisasi – organisasi pemuda, kelompok Cipayung dan elemen masyarakat lain yang terbuka untuk bekerjasama dapat menghempang segala bentuk politik uang, ikut berperan mengawasi penyebaran isu SARA dan hoax, netralitas ASN agar tercipta suasana kondusif di Pilkada serentak tahun ini.
Pilkada Harus jadi Ajang Demokrasi yang Sehat dan Mendidik
“Sejatinya, kampanye yang tidak sehat seperti kampanye hitam atau manipulasi isu sudah tidak relevan lagi di zaman modern,” kata Saut Boangmanalu.
Ia kembali menegaskan, politik uang bukan hanya merusak moralitas demokrasi, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan adil, bersih, dan transparan.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara khususnya Tapanuli Utara (Taput) untuk memerangi politik uang. Pilkada harus menjadi ajang demokrasi yang sehat dan mendidik, di mana masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar layak menurut hati nuraninya,” tambahnya.
Dengan peringatan ini, Bawaslu Sumut dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumut, berharap agar seluruh kandidat, parpol pendukung, dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu, menjauhi kampanye hitam, serta menolak segala bentuk politik uang yang dapat merusak proses demokrasi, tegas Saut Boangmanalu yang juga mantan wartawan Waspada ini.
Lawan Politik Uang Dengan Pengawasan Lebih Ketat
Sementara, Akademisi dari IAKN DR Junjungan Simorangkir menjelaskan dalam sistem pengawasan demokrasi yang adil, jujur dan demokratis seharusnya tidak ada manipulasi politik, politik uang, atau kecurangan lainnya yang merusak integritas pemilu.
“Kolaborasi antara mahasiswa dengan Bawaslu sangat penting untuk mengawasi pemilu, menjaga transparansi dan integritas dalam proses demokrasi, melakukan riset dan kajian kehidupan demokrasi khususnya di Taput,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Ketua DPC GMNI Tapanuli Utara periode 2017 – 2019 Psalmen Padang menegaskan bahwa Pemilu merupakan tanggungjawab setiap warga negara. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menyadari tanggung jawab sebagai warga negara dalam mengarahkan dan mengawasi pemerintah.
Partisipasi aktif dari masyarakat lanjut dia sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan. Tantangan money politik sering kali menjadi hambatan dalam menghasilkan pemilu yang jujur dan adil.
“Banyak calon yang menggunakan uang untuk membeli suara, dan ini menjadi stigma dalam kehidupan demokrasi. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan preventif dari Bawaslu dan peningkatan kesadaran masyarakat,” harap Psalmen Padang.
Untuk itu, dia menyarankan agar Bawaslu melakukan pengawasan yang lebih ketat. Ia mengusulkan pelaksanaan apel keliling untuk berkomunikasi dengan tim sukses dan ASN, serta membangun intelijen untuk mengumpulkan informasi dan data tentang potensi pelanggaran, pesannya. (R1)
Komentar